Kenaikan Insentif untuk Guru Honorer Mulai 2026
Jakarta – Kabar baik bagi para guru honorer di Indonesia. Pemerintah akan memberikan kenaikan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partonan Daulay, melalui pesan yang dikirimkan kepada media.
Insentif tambahan ini menjadi kabar gembira bagi guru honorer karena dapat membantu menutupi kebutuhan pokok sehari-hari. Sebelumnya, guru honorer telah menerima insentif sebesar Rp300 ribu per bulan. Setelah adanya penambahan, jumlah insentif yang diterima akan meningkat menjadi Rp400 ribu per bulan.
Meskipun demikian, Saleh mengakui bahwa besaran insentif tersebut masih belum memadai. Ia menyarankan pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru honorer agar lebih layak.
“Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja keras lagi agar insentif ini bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Saleh juga menyampaikan kekecewaannya karena tambahan insentif hanya diberikan kepada guru honorer dan tidak mencakup seluruh tenaga honorer. Tenaga kependidikan (tendik) seperti staf administratif, pengelola kearsipan, atau petugas kebersihan tidak mendapatkan tambahan insentif.
Padahal, tugas tendik tidak kalah berat dengan guru. Mereka bertanggung jawab atas persiapan kelas, pengelolaan alat tulis, alat peraga, hingga pengelolaan dana BOS. Selain itu, mereka juga mengurus hal-hal administratif seperti inventarisasi barang kebutuhan sekolah dan mengingatkan siswa agar tidak telat membayar SPP.
“Kalau SPP tidak lancar, otomatis semua aktivitas akan terkendala. Karena itu, mau tidak mau, ikhlas atau tidak, mereka harus sabar menjalani semuanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saleh menyatakan bahwa tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi. Hal ini membuat mereka seolah terlupakan ketika semua pihak membahas kesejahteraan guru.
“Faktanya mereka juga harus membiayai kebutuhan keluarganya yang tidak kalah beratnya dengan keluarga guru,” ujar dia.
Saleh berharap Kemendikdasmen segera memberikan tambahan honor, insentif, atau tunjangan bagi tenaga administratif di dunia pendidikan. Ia menilai bahwa keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata.
“Keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Contoh sederhana ialah membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan dana BOS untuk menunjang kesejahteraan mereka.”
Ia menambahkan bahwa jika pemerintah benar-benar peduli, tidak perlu menggunakan narasi yang rumit. “Narasinya boleh kecil, tetapi dampaknya harus terasa,” pungkas Saleh.
