Berita Terkini dari Provinsi Riau
Berikut adalah rangkuman berita menarik yang terjadi di Provinsi Riau dalam 24 jam terakhir. Beberapa isu penting seperti aksi warga Rohingya dan keluhan dokter IGD RSUD Bangkinang menjadi perhatian utama.
Warga Rohingya di Pekanbaru Gelar Aksi Demo: Tuntut Biaya Hidup yang Layak
Pada hari Senin (19/1/2026), sekitar seratusan warga Rohingya melakukan aksi demo di depan kantor International Organization for Migration (IOM) yang berada di Jalan M Jamil, samping Bandar Serai MTQ, Pekanbaru. Mereka membentangkan spanduk untuk menyampaikan aspirasinya.
Warga Rohingya yang tinggal di Pekanbaru ini merupakan imigran yang kini mengharapkan bantuan yang layak. Sejak tahun 2023, bantuan kemanusiaan dari IOM semakin berkurang, termasuk akses rumah sakit dan kebutuhan papan.
Muhammad Shobi, salah satu warga Rohingya, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan hanya sebesar Rp 2.350.000 per bulan, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, susu anak, dan biaya kesehatan. Ia juga mengeluhkan bahwa IOM tidak lagi memfasilitasi tempat tinggal yang layak.
“Kontrak rumah saja sudah Rp 800 sampai 900 ribu per bulan. Belum lagi untuk biaya kesehatan dan susu anak. Sementara bantuan yang diberikan hanya Rp 2.350.000 rupiah. Itu sama sekali tidak memadai,” ujarnya.
Dokter IGD RSUD Bangkinang di Kampar Menjerit, Intensif Turun 83 Persen
Seorang dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, viral di media sosial setelah menyampaikan keluh kesahnya melalui akun Instagram @medicstory.id pada Selasa (13/1/2026).
Dalam postingannya, ia menjelaskan bahwa insentif daerah yang sebelumnya sebesar Rp 5,6 juta per bulan kini dipangkas hingga hanya Rp 850 ribu. Alasan yang diberikan adalah efisiensi, meski jumlah pasien di IGD semakin meningkat.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa jasa medis belum cair mulai dari Maret 2025 hingga saat ini, dengan alasan untuk membayar hutang obat dan bahan habis pakai. Ia juga mengeluhkan penghapusan uang jaga malam dan pengurangan jumlah dokter jaga.
Ketua IDI Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC, menyatakan bahwa IDI memahami dinamika kebijakan keuangan pemerintah. Ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak hingga ke daerah.
“IDI Cabang Kampar memandang hal ini sebagai isu yang perlu disikapi secara bijaksana, dialogis, dan komprehensif,” katanya.
Menurut dia, sektor kesehatan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lainnya. Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
IDI Kampar berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat melalui komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
