Jakarta — Akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi semakin luas melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hingga 19 Desember 2025, total penyaluran KPR FLPP di tingkat nasional mencapai 263.017 unit dengan nilai sebesar Rp 32,67 triliun.
Rumah subsidi ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota. Penyaluran dilakukan oleh 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 7.998 pengembang. Skema FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa meskipun program perumahan subsidi telah berkembang, tantangan besar masih ada, khususnya terkait kualitas hunian. Dari sisi perbankan, bank-bank milik negara (Himbara) masih mendominasi penyaluran KPR FLPP. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat penyaluran sebanyak 182.952 unit KPR Sejahtera FLPP sepanjang tahun 2025, atau sekitar 70 persen dari total nasional.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa KPR subsidi tetap menjadi bagian penting dari portofolio perusahaan. Ia menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, BTN akan fokus pada penciptaan permintaan dengan mencari debitur potensial dari berbagai institusi di berbagai sektor.
Di sisi lain, perbankan syariah juga turut berkontribusi dalam memperkuat distribusi KPR FLPP bagi MBR. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah merealisasikan sekitar 4.000 unit KPR FLPP secara year to date hingga akhir tahun ini. Total penyaluran sejak 2012 mencapai lebih dari 65.000 unit dengan nilai senilai Rp 8,5 triliun.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan bahwa pembiayaan rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipertahankan keberlanjutannya. Ia menyatakan bahwa BSI siap berpartisipasi dalam program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.
“Setiap tahunnya, kami berupaya optimal untuk menyalurkan kuota yang diberikan kepada BSI karena rumah merupakan kebutuhan dasar untuk hidup yang berkelanjutan,” ujar Anggoro.
Anggoro menambahkan bahwa kualitas pembiayaan KPR FLPP BSI tetap terjaga dengan tingkat non-performing financing (NPF) di bawah 2 persen. Penyaluran terbesar terjadi di kawasan industri dengan jumlah tenaga kerja MBR tinggi, seperti Makassar, Palembang, dan Semarang.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut capaian penyaluran FLPP tahun ini sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
“Penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu,” ungkap Heru.
