Intimidasi Warga oleh Keluarga Kepala Desa di Garut: Gubernur Jabar Mengecam Keras
Sebuah video yang beredar luas di media sosial baru-baru ini memperlihatkan tindakan intimidasi dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh keluarga seorang kepala desa terhadap salah satu warganya. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan memicu respons tegas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Video tersebut menampilkan beberapa orang yang melancarkan intimidasi verbal dengan nada tinggi kepada seorang pria yang tampak tertunduk dan bersandar di pagar. Salah satu pelaku terdengar berkata, “Kamu mau bagaimana? Mau tenar? Mau sok jago di media sosial?” Adegan semakin memburuk ketika seorang pria lain terlihat menggenggam dan menarik jaket korban hingga terlepas, sementara seorang wanita merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel sambil melontarkan ucapan kasar.
Pemicu Kemarahan: Kritik Pembangunan di Media Sosial
Kejadian ini bermula dari unggahan korban, Holis Muhlisin (31), di media sosial. Holis mengaku mengkritik pembangunan di desanya melalui platform Facebook. Kritik tersebut, menurutnya, didasari oleh kepedulian terhadap kemajuan desa, termasuk mengenai infrastruktur yang dinilainya belum berkeadilan, seperti jalan yang rusak, drainase yang bermasalah, dan kurangnya perhatian terhadap rumah warga miskin.
Namun, apa yang seharusnya menjadi masukan konstruktif justru memicu kemarahan keluarga kepala desa. Holis menceritakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2025, ia hendak bertemu seseorang di wilayah desanya untuk membahas urusan akun Facebook. Pertemuan tersebut secara kebetulan berlokasi di halaman rumah sang kepala desa. Meskipun urusan pribadinya sudah selesai, ia tiba-tiba didatangi oleh beberapa anggota keluarga kepala desa yang terdiri dari istri, anak, menantu, dan keponakan kepala desa.
Holis mengaku mengalami kekerasan fisik dalam peristiwa tersebut, termasuk cekikan di leher dan pukulan di punggung. Ia merasa tidak nyaman diperlakukan demikian dan memutuskan untuk mengunggah video kejadian tersebut sebagai bentuk protes dan harapannya agar pembangunan desa menjadi lebih baik. Ia juga menyatakan bahwa sebelum kejadian ini, tepatnya pada tanggal 14 Oktober, ia sempat dipanggil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggalih untuk memberikan klarifikasi terkait unggahannya mengenai jalan rusak. Dalam pertemuan tersebut, BPD menyarankan agar kritik disampaikan secara santun tanpa menyebutkan nama desa. Meskipun sempat ragu, Holis mengaku teringat pesan dari Gubernur agar warga berani melaporkan pembangunan di desa.
Respons Gubernur Dedi Mulyadi: Stop Intimidasi, Terima Kritik dengan Lapang Dada
Menanggapi video viral yang menghebohkan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan kecaman keras. Ia secara tegas meminta seluruh perangkat desa, mulai dari RT, RW, hingga kepala dusun, untuk menghentikan segala bentuk tindakan ofensif terhadap warga.
“Manakala ada orang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi atau pengancaman,” tegas Dedi Mulyadi dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, aparat desa seharusnya lebih terbuka terhadap kritik yang membangun. Ketika ada warga yang menyampaikan keluh kesah mengenai pembangunan, aparat seharusnya menerimanya dengan lapang dada dan menjadikannya motivasi untuk melakukan perbaikan.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa caci maki merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. “Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan mencaci maki orang yang mengkritik,” ujarnya. Ia bahkan mengingatkan bahwa menjadi pemimpin berarti harus siap menghadapi berbagai bentuk kritik, termasuk cacian.
Mantan Bupati Purwakarta ini berharap agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Ia juga menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera menangani kasus ini dan memastikan penyelesaiannya.
“Semoga peristiwa itu tidak terulang lagi. Saya minta ke seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, melakukan rekonsiliasi dan perbaikan pembangunan,” ujar Dedi Mulyadi. “Kepada bupati untuk segera menanganinya, jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap kritik,” tutupnya.
Pihak media telah berupaya mengkonfirmasi peristiwa ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggalih, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons yang diberikan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya dialog yang sehat antara pemerintah desa dan warganya, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah.
