Ribuan Warga Denmark Protes Keras Upaya AS Ambil Alih Greenland
Kopenhagen – Gelombang protes melanda Denmark pada Sabtu, 17 Januari 2026, ketika ribuan warga turun ke jalan dalam aksi besar-besaran bertajuk “Hands off Greenland”. Demonstrasi ini merupakan respons langsung terhadap desakan berulang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali mengusulkan pengambilalihan wilayah otonom Greenland dari Denmark. Aksi damai ini menyuarakan penolakan tegas terhadap campur tangan AS dan menegaskan kedaulatan penuh Denmark atas pulau strategis tersebut.
Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster yang menyerukan agar pemerintah Denmark teguh mempertahankan integritas wilayahnya. Pesan yang disampaikan jelas: Amerika Serikat harus menghentikan segala upaya untuk mencampuri urusan internal Greenland. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh warga biasa, tetapi juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat, aktivis lingkungan, dan organisasi politik yang memiliki kepedulian mendalam terhadap stabilitas kawasan Arktik. Mereka menilai rencana Trump sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan dan keseimbangan geopolitik di wilayah tersebut.
Demonstrasi Meluas di Berbagai Kota
Aksi “Hands off Greenland” tidak hanya terpusat di ibu kota, Kopenhagen. Ribuan orang juga tumpah ruah ke jalan di kota-kota besar Denmark lainnya seperti Aarhus, Aalborg, dan Odense. Di Greenland sendiri, sekitar 900 warga dari total populasi 57 ribu jiwa berencana menggelar aksi serupa di ibu kota Nuuk. Simbol perlawanan, bendera Greenland, dibawa menuju konsulat AS sebagai pernyataan sikap yang kuat.
Demonstrasi utama di Kopenhagen dimulai tepat pada pukul 12.00 waktu setempat dan berakhir di depan Kedutaan Besar AS sekitar satu jam kemudian. Salah satu penyelenggara aksi, Kristian Johansen, menyatakan kepada media bahwa melalui demonstrasi ini, mereka ingin menunjukkan solidaritas dan dukungan aktif kepada para politisi, diplomat, dan mitra mereka. “Kami bertindak, bersatu, dan mendukung,” tegasnya, menggarisbawahi semangat kebersamaan dalam menghadapi tekanan internasional.
Ancaman Tarif Dagang Picu Ketegangan Diplomatik
Pernyataan kontroversial Presiden Donald Trump pada Jumat, 16 Januari 2026, semakin memperkeruh suasana diplomatik. Trump mengemukakan kemungkinan penerapan tarif dagang terhadap negara-negara yang menolak rencana pengambilalihan Greenland. Wilayah otonom ini dikenal kaya akan sumber daya mineral dan berada di bawah kedaulatan Denmark. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat diskusi di Gedung Putih yang membahas investasi di sektor kesehatan pedesaan.
Stephen Miller, penasihat senior Gedung Putih, mengklaim adanya pembicaraan awal yang positif dalam pertemuan antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland pekan lalu. Namun, ia juga menegaskan bahwa Trump tetap bergeming dengan keinginannya untuk menguasai pulau yang memiliki nilai strategis tinggi tersebut.
Menariknya, di tengah manuver Trump, delegasi bipartisan anggota Kongres AS justru melakukan kunjungan ke Kopenhagen. Kunjungan ini bertujuan untuk menunjukkan dukungan penuh kepada Denmark dan pemerintah Greenland. Para anggota Kongres tersebut menegaskan bahwa ambisi Trump tidak mencerminkan pandangan rakyat Amerika Serikat maupun lembaga legislatifnya.
“Mereka ingin kami mengeluarkan ratusan miliar dolar untuk mempertahankan wilayah yang 25 persen lebih besar dari Alaska, dengan seluruh biaya ditanggung AS, tetapi masih disebut milik Denmark 100 persen,” ujar Stephen Miller, mengutip pandangannya mengenai situasi tersebut.
Menegakkan Demokrasi dan Hak Penentuan Nasib Sendiri
Tujuan utama dari demonstrasi “Hands off Greenland” adalah untuk menyuarakan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi rakyat Greenland. Di tengah meningkatnya tekanan politik dari AS, para penyelenggara aksi menekankan pentingnya persatuan antara masyarakat Greenland dan Denmark.
“Kami menuntut penghormatan terhadap hak kami untuk menentukan nasib sendiri sebagai negara dan sebagai rakyat,” ujar Avijaja Rosing-Olsen, salah satu penyelenggara aksi. Ia menekankan bahwa keputusan mengenai masa depan Greenland seharusnya berada di tangan rakyatnya sendiri.
Ketua kelompok Uagut, Julie Rademacher, menambahkan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan dan potensi kepanikan, risiko menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi menjadi semakin besar. Ia menyerukan agar seluruh warga Greenland, baik yang berada di Denmark maupun di tanah air mereka, tetap bersatu dan saling memberikan dukungan.
Hasil survei yang dirilis pada Januari 2025 memberikan gambaran yang jelas mengenai penolakan luas terhadap ide pengambilalihan tersebut. Survei menunjukkan bahwa 85 persen warga Greenland menolak bergabung dengan Amerika Serikat, sementara hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Angka ini menegaskan bahwa keinginan rakyat Greenland sejalan dengan semangat demonstrasi yang digelar.
Upaya mempertahankan Greenland menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini bagi Denmark, baik dari segi kedaulatan maupun strategis. Denmark pun secara aktif mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kongres AS, untuk menentang rencana pengambilalihan tersebut. Situasi ini juga memicu diskusi global mengenai hak penentuan nasib sendiri, kedaulatan wilayah, dan peran kekuatan besar dalam menjaga stabilitas internasional. Di tengah ketegangan ini, pasukan Eropa bahkan dilaporkan mulai mendarat di Greenland, menandakan perhatian internasional yang semakin besar terhadap perkembangan di wilayah Arktik tersebut.
