Inisiatif Dewan Perdamaian sebagai Solusi Konflik Gaza
Dewan Perdamaian, yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, resmi dideklarasikan sebagai upaya untuk mengakhiri konflik di wilayah Gaza, Palestina. Penandatanganan piagam deklarasi berlangsung di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Sebagai bagian dari inisiatif ini, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri atau founding members yang turut serta dalam pembentukan organisasi internasional tersebut.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian saat menghadiri acara pembentukannya. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian merupakan momen penting dalam upaya memerdekakan Palestina dan menyelesaikan konflik Gaza. “Ini adalah kesempatan bersejarah dan peluang besar untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujarnya setelah penandatanganan piagam.
Pembentukan Dewan Perdamaian merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) yang telah mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi ini juga mencakup rencana pembentukan pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Apa Itu Dewan Perdamaian?
Dewan Perdamaian awalnya diajukan oleh Trump sebagai bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata Gaza yang ditengahi AS pada September 2025. Dewan Keamanan PBB mendukung rencana ini pada November 2025, dengan mandat bagi dewan untuk mengawasi demiliterisasi dan pembangunan kembali Gaza.
Menurut draf piagam deklarasi yang diterima CNN, Trump tampaknya memiliki rencana jangka panjang. Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas dan perdamaian di daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik. Donald Trump akan menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu, mungkin hingga masa jabatannya sebagai Presiden AS berakhir.
Dewan Perdamaian akan berada di bawah “Dewan Eksekutif Pendiri” yang mencakup tokoh seperti menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turki, serta beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam telah menerima undangan untuk bergabung. Israel juga ikut serta meskipun sebelumnya menolak karena keterlibatan Turki dan Qatar dalam dewan tersebut. Namun, tidak ada partisipasi Otoritas Palestina dalam lembaga ini.
Negara-Negara yang Menolak Bergabung
Sejumlah negara, termasuk Perancis, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Slovenia, telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Jerman dan Spanyol juga menyatakan enggan bergabung. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mempermasalahkan tidak adanya partisipasi Otoritas Palestina dalam kelembagaan ini. “Masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina,” ujarnya.
Beberapa negara lain, seperti India, Jepang, dan Thailand, telah diundang tetapi belum mengambil keputusan. Sekitar sebagian besar negara Eropa, termasuk Inggris dan Italia, belum menyatakan apakah mereka akan bergabung. China dan Rusia juga belum mengonfirmasi partisipasi mereka dalam dewan tersebut.
Kekhawatiran tentang Pengaruh PBB
Di sisi lain, sebagian pihak khawatir bahwa Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump akan mengecilkan peran PBB, yang telah menjadi landasan diplomasi global selama delapan dekade. Masood Khan, mantan duta besar Pakistan untuk AS dan PBB, menolak anggapan bahwa kegagalan PBB untuk bertindak tegas di Gaza mencerminkan keruntuhan institusional. Ia menegaskan bahwa PBB dicegah untuk bertindak, bukan tidak ingin bertindak.
Andreas Krieg, profesor madya studi keamanan di King’s College London, mengkhawatirkan bahwa Dewan Perdamaian akan mengikis peran PBB. “Anda tidak perlu menghapus PBB untuk mengikisnya. Anda dapat menguras perhatian, menguras uang, dan menciptakan kebiasaan di mana keputusan-keputusan besar beralih ke badan-badan ad hoc yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan besar,” katanya.
Krieg menegaskan bahwa PBB masih memiliki sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh dewan, yaitu keanggotaan yang hampir universal, kedudukan hukum, dan mekanisme badan-badan yang dapat beroperasi dalam skala besar. Risiko utama adalah dewan mengubah PBB menjadi penyedia layanan yang menerima instruksi daripada menetapkan ketentuan.
Rencana Pembangunan “Gaza Baru”
Selama acara deklarasi Dewan Perdamaian, rencana pembangunan kembali wilayah Gaza yang disebut sebagai “Gaza Baru” turut dipresentasikan. Slide menunjukkan puluhan gedung pencakar langit yang membentang di sepanjang pantai Mediterania dan perumahan di daerah Rafah. Slide lainnya menampilkan peta pengembangan bertahap kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru untuk 2,1 juta penduduk.
Trump menyatakan bahwa rencana “Gaza Baru” akan sukses dan menjadi keberhasilan monumental yang patut dinantikan. “Saya ahli di bidang properti dan semuanya tentang lokasi. Lihatlah lokasi di tepi laut ini. Lahan yang indah ini. Bayangkan manfaatnya untuk banyak orang,” kata Trump.
Rencana ini mengingatkan kembali pada pernyataan kontroversial Trump pada Februari 2025, ketika ia mengusulkan relokasi permanen warga Palestina di Gaza. Relokasi tersebut dilaksanakan sembari AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi kawasan resor tepi pantai mewah, atau dalam bahasanya: “Riviera Timur Tengah”.
Jared Kushner, menantu Trump, menyatakan bahwa demiliterisasi Gaza sedang dimulai, dan pemerintahan Palestina baru akan dibentuk di Gaza. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan bekerja sama dengan Hamas dalam hal demiliterisasi, serta kesepakatan gencatan senjata. Hamas sebelumnya menolak untuk menyerahkan senjatanya tanpa pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Namun Trump telah mengultimatum kelompok tersebut untuk menyerahkan senjata, apabila tidak ingin nasib mereka berakhir.
