.CO.ID, JAKARTA – Keretakan di antara negara-negara Barat mulai terlihat dalam perhelatan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos yang berlangsung hingga Jumat kemarin. Banyak pemimpin politik dari kawasan tersebut tampaknya mulai merasa tidak nyaman dengan kebijakan dan pendekatan Amerika Serikat (AS).
Dari segi kepemimpinan, Presiden Donald J. Trump memiliki gaya yang berbeda dibandingkan para pemimpin sebelumnya. Sejak memulai masa jabatannya yang kedua, ia menunjukkan sikap agresif dalam mengelola hubungan internasional. Namun, yang menjadi sorotan adalah bahwa agresivitas AS tidak hanya ditujukan pada negara-negara rival seperti Tiongkok dan Rusia, tetapi juga kepada sekutu-sekutu di Eropa, termasuk Kanada.
Beberapa kebijakan AS seperti tarif yang tinggi terhadap negara-negara Eropa, wacana pencaplokan Kanada, serta serangan unilateral terhadap Venezuela telah menyebabkan kekacauan dalam hubungan NATO. Puncak ketegangan ini muncul dari retorika serius Trump tentang kepemilikan Greenland. Menurut pandangan Trump, kepemilikan Greenland sangat penting bagi pertahanan AS. Ia mengkritik Denmark dan negara-negara Eropa lainnya karena dinilai tidak mampu menjaga Greenland dari ancaman Tiongkok dan Rusia.
Greenland tampaknya menjadi isu yang sangat sensitif bagi negara-negara Eropa. Meskipun ada keraguan dari Trump, Perancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara lainnya mengirimkan pasukan ke Greenland sebagai bentuk solidaritas. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa jika AS melakukan serangan militer ke Greenland, maka itu akan menjadi akhir dari NATO.
Namun, dalam aksi AS terhadap Venezuela, negara-negara seperti Perancis, Inggris, dan Kanada masih mencoba untuk menjaga hubungan dalam NATO dengan menggunakan kata-kata yang diplomatis. PM Inggris Keir Starmer cenderung menghindari labelisasi tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional, tetapi fokus pada upaya transisi damai menuju demokrasi di Venezuela.
Sikap toleran dari negara-negara sekutu terhadap Trump mendapat kritik dari Gubernur California, Gavin Newsom, yang dianggap sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Baginya, Trump tidak peduli dengan hukum internasional dan hanya mengenal hukum rimba. “Dia (Trump) itu T-Rex, Anda entah ‘berpasangan’ dengannya, atau dia akan memangsa Anda,” ujar Newsom di Davos.
Sementara atau Selamanya?
Udara musim dingin di Davos tahun ini tidak cukup mendinginkan suhu hubungan AS dengan negara-negara sekutunya. Malah, semakin jelas adanya keretakan di dalam NATO. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengakui adanya pergeseran menuju dunia yang tidak lagi menghormati hukum internasional, di mana hanya yang terkuat yang menjadi penentu. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh PM Kanada Mark Carney yang menilai situasi global saat ini bukan hanya pergeseran, tetapi keretakan dalam tatanan internasional berbasis aturan.
Namun, semua keluhan dari para pemimpin politik Barat ini tampaknya tidak menyentuh hati Trump. Ia kembali menyampaikan ambisi untuk merebut Greenland dalam pidatonya di WEF tahun ini. Meskipun demikian, metode yang digunakan AS untuk merebut Greenland kali ini tidak melibatkan opsi militer. Setidaknya untuk saat ini, pernyataan tersebut memberikan sedikit rasa tenang bagi para pemimpin NATO.
Pertanyaan mendasar adalah apakah keretakan NATO yang menjadi tontonan utama di WEF tahun ini bersifat sementara atau semakin melebar hingga tidak bisa direkatkan kembali? Gavin Newsom percaya bahwa hubungan AS dengan negara-negara sekutu hanya merenggang untuk sementara. Baginya, keretakan dan transisi yang disampaikan Carney dan pemimpin Eropa terlalu berlebihan.
Meski begitu, nuansa para pemimpin Eropa yang hadir di WEF mengesankan runtuhnya kepercayaan terhadap AS. Tindakan Trump dinilai telah merobek tenun yang kuat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Para pemimpin Eropa mungkin melihat polarisasi politik ekstrem di AS sebagai potensi lahirnya sosok pemimpin yang lebih mengerikan daripada Trump.
AS secara prinsip tidak lagi menjadi mitra strategis yang dapat dipercaya sepenuhnya. Kondisi ketidakpastian ini membuat Kanselir Jerman Friedrich Merz meminta negara-negara Eropa meningkatkan anggaran militer secara signifikan. Dalam konteks geopolitik, Eropa dan Kanada harus lebih pragmatis dan realistis.
Di belahan dunia lain, Tiongkok yang berkembang pesat dalam ekonomi, politik, dan militer diyakini menjadi kutub baru. Di tengah keretakan ini, Tiongkok berhasil berperan sebagai hegemon alternatif yang relatif lebih dapat diprediksi dibandingkan rivalnya. Kunjungan Macron dan Carney ke Beijing sebelum WEF tahun ini mungkin lebih bersifat simbolis daripada tindakan nyata, tetapi menunjukkan bahwa Barat tidak lagi monolitik dan mampu bersikap pragmatis dalam menghadapi tantangan geopolitik.
Moral dan Pragmatisme
Keretakan di Barat hari ini akan berdampak pada bagaimana Indonesia sebagai middle power mengarungi politik dunia. Negara-negara akan semakin pragmatis untuk meraih keuntungan politik dan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan norma-norma yang selama ini diyakini akan mengalami koreksi. Ini tentu menjadi tugas berat bagi Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di WEF tahun ini menekankan perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan dan kemakmuran. Langkah Prabowo untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi Trump tentu merupakan strategi dalam konteks geopolitik saat ini.
Tiongkok sebagai hegemon di kawasan tidak tertarik bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Jika demikian, maka Indonesia perlu membangun kepercayaan di kawasan Asia Pasifik bahwa keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian adalah langkah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di tengah pragmatisme dan persaingan ekonomi yang semakin tajam. Sebagai ketua dewan HAM PBB, Indonesia memang dituntut untuk menjadi moral leader yang mampu membangun narasi kemanusiaan dan perdamaian di tengah ketegangan dan keretakan geopolitik.
