Dilema Denmark: Mempertahankan Greenland di Tengah Tekanan AS dan Tuntutan Kemerdekaan

Denmark tengah menghadapi pusaran dilema diplomatik yang kompleks terkait status Greenland. Di satu sisi, negara ini berupaya keras mempertahankan wilayah otonom yang strategis tersebut dari meningkatnya tekanan Amerika Serikat. Di sisi lain, tuntutan kemerdekaan yang semakin menguat dari penduduk Greenland sendiri menjadi tantangan internal yang tak bisa diabaikan. Situasi ini semakin memanas menjelang pertemuan penting antara Menteri Luar Negeri AS dan pejabat Denmark serta Greenland pekan ini.

Ancaman eksplisit dari Presiden AS Donald Trump yang menyatakan keinginannya untuk “membeli” atau bahkan mengambil alih Greenland telah memicu gelombang solidaritas dari negara-negara Eropa terhadap Denmark. Namun, di balik dukungan internasional tersebut, krisis ini justru menyoroti kenyataan pahit: Greenland semakin hari semakin menjauh dari Kopenhagen, dan mayoritas penduduknya secara terang-terangan mendambakan kemerdekaan penuh.

Realitas Politik yang Menggugah

Dukungan internasional yang mengalir deras ke arah Denmark, sayangnya, kontras dengan realitas politik di dalam Greenland. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas warga Greenland menginginkan kemerdekaan. Pemandangan yang lebih mengejutkan lagi adalah munculnya partai oposisi terbesar di wilayah tersebut yang kini secara terbuka mendorong agar negosiasi kemerdekaan dilakukan langsung dengan Washington, tanpa lagi melalui perantara Kopenhagen.

Tantangan Geopolitik dan Identitas

Profesor ilmu politik dari Universitas Kopenhagen, Mikkel Vedby Rasmussen, memberikan pandangan kritisnya. Ia berpendapat bahwa “Denmark berisiko menghabiskan modal kebijakan luar negerinya untuk mengamankan Greenland, hanya untuk melihat wilayah itu pergi meninggalkannya setelahnya.” Bagi Denmark, melepaskan Greenland bukan sekadar kehilangan wilayah secara geografis, melainkan juga berarti meredupnya peran geopolitiknya yang signifikan di kawasan Arktik. Greenland memiliki posisi strategis yang krusial, membentang di antara Eropa dan Amerika Utara, sekaligus menjadi lokasi vital bagi sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat.

Keinginan Presiden Donald Trump untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari Amerika Serikat, mengingat kekayaan mineral dan posisi strategisnya, semakin menambah pelik situasi. Namun, segala upaya diplomatik yang dilakukan Denmark bisa saja berakhir sia-sia apabila warga Greenland memutuskan untuk merdeka atau bahkan membuat kesepakatan bilateral langsung dengan Washington.

Kepentingan dalam krisis ini tidak hanya terbatas pada Denmark dan Amerika Serikat. Negara-negara Eropa yang mendukung Kopenhagen bukan semata-mata didorong oleh solidaritas. Mereka melihat bahwa pelepasan Greenland dapat menciptakan preseden yang sangat berbahaya. Preseden ini dapat memicu kekuatan besar lainnya untuk mengajukan klaim teritorial terhadap negara-negara kecil, yang pada akhirnya akan mengguncang tatanan dunia pasca-Perang Dunia II yang telah dibangun dengan susah payah.

Kementerian Luar Negeri Denmark sendiri memilih untuk tidak berkomentar secara rinci, namun merujuk pada pernyataan bersama yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada 22 Desember lalu. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa “Perbatasan nasional dan kedaulatan negara berakar pada hukum internasional.” Lebih lanjut, mereka menekankan, “Itu adalah prinsip fundamental. Anda tidak bisa mencaplok negara lain… Greenland milik rakyat Greenland.” Perdana Menteri Frederiksen juga menambahkan secara tegas pekan ini, “Jika Amerika Serikat memilih menyerang negara NATO lain, maka semuanya akan berhenti, termasuk NATO dan jaminan keamanan yang telah diberikan aliansi ini sejak Perang Dunia Kedua.”

Kartu Greenland dan Tekanan AS yang Kian Intens

Pemerintahan Trump secara terbuka menyatakan bahwa semua opsi masih terbuka dalam upaya mereka mengamankan Greenland, termasuk kemungkinan pembelian atau bahkan pengambilalihan dengan kekuatan militer. Profesor Rasmussen menilai bahwa diskusi rasional mengenai apakah mempertahankan Greenland sepadan dengan biayanya telah tenggelam oleh kemarahan publik yang dipicu oleh ancaman Trump. “Ini tidak lagi menjadi bagian dari perdebatan politik di Denmark. Saya khawatir kita sudah masuk ke mode patriotisme berlebihan,” ujarnya.

Pada era Perang Dingin, posisi strategis Greenland memberikan Denmark pengaruh yang besar di Washington dan memungkinkan Denmark untuk mengalokasikan anggaran pertahanan yang relatif lebih rendah dibandingkan sekutu NATO lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai “Kartu Greenland,” sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Studi Militer Universitas Kopenhagen pada tahun 2017.

Namun, aspirasi Greenland untuk menentukan nasib sendiri telah tumbuh pesat sejak wilayah bekas koloni ini memperoleh otonomi yang lebih luas dan membentuk parlemennya sendiri pada tahun 1979. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2009 secara eksplisit mengakui hak mutlak Greenland untuk merdeka apabila rakyatnya memilih demikian. Semua partai politik yang ada di Greenland pada dasarnya sepakat mengenai tujuan kemerdekaan, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai metode dan waktu pelaksanaannya.

Tekanan yang dilancarkan oleh Presiden Trump, dalam konteks ini, justru mempercepat proses yang sebenarnya sudah berjalan secara alami. Hal ini memaksa Denmark untuk menguras modal politik dan sumber daya finansialnya demi menjaga hubungan yang masa depannya semakin tidak pasti. Komentator politik dan mantan anggota parlemen Denmark, Joachim B Olsen, menyuarakan pertanyaan yang menggugah: “Seberapa keras kita harus berjuang untuk seseorang yang sebenarnya tidak terlalu peduli pada kita?”

Beban Finansial Denmark yang Kian Menggunung

Setiap tahunnya, Denmark secara konsisten mengucurkan dana blok sekitar 4,3 miliar kroner Denmark (setara dengan Rp 11 triliun) untuk menopang perekonomian Greenland. Perekonomian Greenland sendiri dilaporkan hampir stagnan, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mencapai 0,2 persen pada tahun 2025. Bank sentral memperkirakan adanya celah pembiayaan tahunan sekitar 800 juta kroner Denmark (sekitar Rp 2 triliun) agar keuangan publik di Greenland tetap dapat berkelanjutan.

Selain itu, Denmark juga menanggung biaya yang signifikan untuk kepolisian, sistem peradilan, dan pertahanan di Greenland, sehingga total pengeluaran tahunan dari Kopenhagen diperkirakan mendekati 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16 triliun. Lebih lanjut, pada tahun lalu, Kopenhagen mengumumkan paket pertahanan Arktik senilai 42 miliar kroner Denmark (sekitar Rp 110 triliun) sebagai respons atas kritik dari AS yang menilai Denmark kurang serius dalam melindungi Greenland.

Meskipun demikian, sebagian kalangan menolak untuk melihat hubungan antara Denmark dan Greenland secara transaksional semata. Mereka menekankan adanya kewajiban hukum dan moral yang mengikat Denmark berdasarkan hukum internasional serta sejarah panjang yang telah menyatukan kedua wilayah tersebut. Profesor madya di Royal Danish Defence College, Marc Jacobsen, berargumen, “Kita berbicara tentang hubungan keluarga dan sejarah panjang antara Denmark dan Greenland. Ini bukan sekadar soal pertahanan dan ekonomi, tapi juga perasaan dan budaya.”

Dilema yang Membelit Perdana Menteri Frederiksen

Peneliti di Fridtjof Nansen Institute di Oslo, Serafima Andreeva, menilai bahwa Perdana Menteri Frederiksen kini menghadapi dilema yang sangat berat. Denmark harus tetap menunjukkan sikap tegas demi menjaga kredibilitas diplomatiknya di kancah internasional. Namun, sikap tegas tersebut berisiko merusak hubungan dengan Amerika Serikat, terutama di saat “Rusia menjadi ancaman yang semakin cepat meningkat, dan berada di pihak yang tidak disukai AS jelas tidak menguntungkan siapa pun di Barat.”

Perdana Menteri Frederiksen juga akan menghadapi pemilihan umum di Denmark tahun ini. Meskipun isu Greenland belum menjadi tema utama dalam kampanye, perdebatan publik mengenai hal ini mulai mengemuka dan mendapatkan perhatian. Penulis sains dan penyiar Denmark, Lone Frank, menyuarakan pandangannya dengan lugas, “Saya tidak mengerti mengapa kita harus mempertahankan komunitas dengan Greenland ketika mereka sangat ingin keluar darinya. Sejujurnya, Greenland tidak menimbulkan rasa memiliki apa pun bagi saya.” Pernyataan ini mencerminkan pergeseran sentimen publik di Denmark yang mungkin akan semakin mempengaruhi arah kebijakan negara terkait Greenland di masa depan.