Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera Dibentuk, Berkantor di Aceh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil langkah proaktif dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera. Satgas ini akan berkedudukan di Aceh, guna memperkuat sinergi dan efektivitas koordinasi dalam upaya pemulihan pasca-bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Pembentukan satgas ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi di Aceh.
Dasco menjelaskan bahwa kehadiran perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga di satu lokasi kantor satgas diharapkan dapat mempercepat proses koordinasi dan mempermudah pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan. “Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing,” ujar Dasco, menekankan pentingnya fokus dan keselarasan dalam setiap langkah pemulihan.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad ini juga dihadiri oleh dua Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, serta para wakil gubernur dan bupati dari wilayah yang terdampak bencana. Kehadiran para menteri dan pejabat negara, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, serta perwakilan dari BUMN strategis seperti PT Telkomsel dan PLN, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana ini.
Dasco secara khusus menyatakan bahwa DPR RI memfasilitasi pertemuan ini untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Salah satu perhatian utama yang diangkat adalah nasib anak-anak yang masih menjalani proses belajar di tenda-tenda darurat. DPR RI berkomitmen untuk segera mencari solusi bersama kementerian teknis terkait agar pendidikan mereka dapat kembali normal.
Estimasi Anggaran Pemulihan Capai Rp 59,25 Triliun
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera mencapai angka fantastis, yaitu Rp 59,25 triliun. Dari total tersebut, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan alokasi anggaran terbesar, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 33,75 triliun. Sementara itu, Sumatera Barat memerlukan lebih dari Rp 13,5 triliun, dan Sumatera Utara sekitar Rp 12 triliun.
Anggaran ini akan dialokasikan untuk perbaikan dan pemulihan berbagai fasilitas strategis yang mengalami kerusakan parah, meliputi kantor desa, sarana kesehatan, hingga infrastruktur jembatan. Proses pendataan kerusakan rumah, yang terbagi dalam kategori berat, sedang, dan ringan, menjadi kunci utama percepatan pemulihan. BNPB diminta untuk memimpin proses pendataan agar data yang digunakan benar-benar valid. Targetnya, warga yang kehilangan rumah dapat tinggal di hunian sementara maksimal tiga bulan sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Pembenahan Hulu Sungai Menjadi Kunci Utama
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyoroti pentingnya pembenahan hulu sungai sebagai faktor krusial dalam mengatasi masalah pasokan air bersih pascabanjir. Menurutnya, pendangkalan dan pelebaran sungai pascabanjir telah menyebabkan banyak instalasi pengolahan air bersih (WTP) tertutup lumpur, sehingga memicu krisis air bersih di hampir seluruh kabupaten terdampak.
“Apapun yang dikerjakan di hilir akan menjadi sia-sia jika perbaikan di hulu tidak dilakukan,” tegas Dody. Ia menjelaskan bahwa pascabanjir, sungai-sungai di Aceh mengalami pelebaran dan pendangkalan yang signifikan, bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kondisi normal.
Untuk penanganan jangka panjang, Kementerian PU akan melakukan kajian mendalam terhadap pembangunan bendungan dan sabo dam sebagai pengendali aliran dan sedimen, terutama di wilayah yang paling parah terdampak seperti Pidie Jaya dan Gayo Lues. Konsultan telah dikirim ke Pidie Jaya untuk mengkaji kondisi sungai dan kemungkinan pembangunan bendungan, sementara kajian pembangunan sabo dam direncanakan di Gayo Lues. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan kerusakan sejak dari hulu dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
Usulan Tambahan Anggaran DAK untuk Aceh
Pemerintah Pusat berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,63 triliun untuk Provinsi Aceh kepada Presiden RI. Tambahan ini bertujuan untuk mengembalikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh tahun 2026 agar setara dengan DAK tahun 2025, mengingat Aceh merupakan daerah yang paling terdampak bencana.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan dalam rapat koordinasi bahwa permintaan dari para kepala daerah agar DAK dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tidak dipotong telah diterima. “Permintaan supaya DAK atau Transfer ke Daerah tidak dipotong. Aceh ini daerah bencana, tapi kita lihat anggaran 2026 justru turun sedikit,” ujar Purbaya.
Untuk merealisasikan tambahan anggaran ini, Pemerintah Pusat harus mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR RI. Namun, secara prinsip, anggaran tersebut telah disiapkan. Selain itu, dana tanggap darurat sebesar Rp 280 miliar telah disalurkan sepenuhnya, terdiri dari Rp 4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota dan Rp 20 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh.
BNPB juga telah mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun kepada Pemerintah Pusat untuk penanganan bencana di Sumatera. Purbaya mendorong agar BNPB segera mengajukan pengajuan lanjutan, terutama untuk pembayaran utang pembangunan jembatan dan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap). Estimasi kebutuhan anggaran APBN untuk pembangunan daerah terdampak bencana secara nasional mencapai Rp 51 triliun, yang telah dialokasikan dan menunggu laporan percepatan realisasi dari kementerian dan lembaga terkait.
Kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang dan Prioritas Pembersihan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengunjungi Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan karena Aceh Tamiang menjadi wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Tito menekankan pentingnya kerja keras bersama dari seluruh kementerian/lembaga dan jajaran untuk mempercepat pemulihan wilayah tersebut. “Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergotong-royong bersama), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana,” kata Tito.
Beberapa sarana di Aceh Tamiang, seperti toko-toko, SPBU, dan pasokan listrik, belum sepenuhnya normal. Oleh karena itu, pembersihan menjadi prioritas utama, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. TNI/Polri telah menambah personel untuk membantu membersihkan wilayah yang terendam lumpur.
Selain itu, Tito menyadari perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan di Aceh Tamiang, mengingat sejumlah jajaran pemerintah desa juga terdampak bencana. “Tamiang ada Pak Bupati, tapi saya tahu Pak Bupati juga memerintah Kadis, juga semua terdampak, anak buahnya juga terdampak, kesulitan,” tandas Tito.
