Perusahaan teknologi raksasa, Meta, induk dari Facebook dan Instagram, dilaporkan telah mengembangkan strategi cerdik untuk mengakali mekanisme publikasi iklan penipuan di platformnya. Alih-alih memberantas iklan-iklan bermasalah ini secara tuntas, Meta disebut lebih memilih menyamarkannya dari pandangan regulator, demi menghindari tekanan dan pengawasan yang semakin ketat dari pemerintah di berbagai belahan dunia.
Temuan mengejutkan ini terungkap melalui laporan investigasi mendalam yang diterbitkan oleh Reuters. Laporan tersebut mengutip sejumlah dokumen internal Meta yang mencakup periode empat tahun, berasal dari berbagai divisi krusial seperti tim keuangan, hukum, kebijakan publik, hingga tim keamanan. Dokumen-dokumen ini secara rinci memaparkan bagaimana Meta, sebagai raksasa media sosial, merespons kebijakan pengawasan yang terus diperketat terkait iklan penipuan.
Salah satu taktik utama yang diungkapkan dalam laporan tersebut berkaitan erat dengan “Ad Library” atau Perpustakaan Iklan. Ad Library dirancang sebagai alat transparansi Meta, yang seharusnya memungkinkan publik dan regulator untuk melacak iklan yang tayang di platform mereka. Namun, menurut laporan itu, Meta secara proaktif memetakan kata kunci yang umum digunakan oleh regulator saat melakukan penelusuran di Ad Library. Kata kunci ini kemudian digunakan untuk secara otomatis menghapus iklan yang terdeteksi mengandung unsur penipuan.
Taktik ini diklaim berhasil menurunkan secara signifikan jumlah iklan bermasalah yang muncul dalam hasil pencarian Ad Library. Ironisnya, laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, jumlah iklan penipuan di platform Meta tidak mengalami pengurangan yang berarti.
Sandeep Abraham, seorang konsultan keamanan siber yang sebelumnya pernah menjabat sebagai penyelidik penipuan di Meta, mengkritik praktik ini sebagai bentuk “sandiwara regulasi”. Menurutnya, taktik ini menyimpang dari tujuan awal Ad Library yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi.
Menanggapi tudingan tersebut, Meta membantah klaim tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa penghapusan iklan penipuan dari hasil pencarian adalah bagian dari upaya penegakan yang sah oleh tim internal yang bertugas memberantas iklan bermasalah.
Awal Mula Taktik di Jepang
Praktik “pengakalan” ini dilaporkan pertama kali diadopsi oleh Meta di Jepang. Kala itu, regulator Jepang sedang mempertimbangkan penerapan aturan verifikasi pengiklan, menyusul lonjakan tajam iklan skema investasi palsu yang memanfaatkan wajah tokoh publik dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Setelah Ad Library “dibersihkan” melalui taktik tersebut, usulan aturan verifikasi pengiklan di Jepang akhirnya tidak jadi diberlakukan.
Keberhasilan strategi ini mendorong Meta untuk menyusun dokumen yang disebut “global playbook”. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk menyembunyikan iklan palsu secara global. Strategi serupa kemudian mulai diterapkan di berbagai pasar penting lainnya, termasuk Amerika Serikat, Eropa, India, Australia, dan Brasil.
Alasan Finansial di Balik Keputusan
Dokumen internal Meta juga mengungkap alasan mendasar di balik keputusan perusahaan untuk tidak menerapkan verifikasi pengiklan secara universal. Analisis internal perusahaan menunjukkan bahwa penerapan verifikasi pengiklan secara menyeluruh memang berpotensi menekan angka iklan penipuan secara signifikan. Namun, kebijakan ini diperkirakan akan memakan biaya operasional yang sangat besar, mencapai sekitar 2 miliar dolar AS (setara dengan Rp 33,4 triliun), dan berpotensi mengurangi pendapatan perusahaan hingga 4,8 persen.
Oleh karena itu, Meta tampaknya memilih pendekatan yang lebih reaktif. Perusahaan lebih memilih untuk menghapus iklan penipuan setelah ada laporan yang masuk, ketimbang menerapkan langkah preventif yang mahal. Verifikasi pengiklan hanya diterapkan di negara-negara yang secara hukum mewajibkannya, seperti Singapura dan Taiwan.
Dampak dan Konsekuensi Hukum
Pejabat dari Taiwan yang dikutip oleh Reuters mengonfirmasi bahwa jumlah iklan penipuan di Facebook dan platform lainnya mengalami penurunan drastis setelah aturan verifikasi pengiklan diberlakukan di negara tersebut.
Investigasi Reuters sebelumnya juga menyoroti temuan yang mengindikasikan bahwa iklan berisiko tinggi, menurut klasifikasi internal Meta, dapat menyumbang pendapatan hingga 7 miliar dolar AS (sekitar Rp 117 triliun) per tahun. Hal ini semakin memperkuat dugaan mengapa Meta enggan memperketat kebijakan verifikasi pengiklan.
Praktik yang dilakukan oleh Meta ini mulai berujung pada masalah hukum. Perusahaan kini menghadapi gugatan dari Pemerintah Kepulauan Virgin AS, yang menuduh Meta memperoleh keuntungan dari iklan-iklan penipuan.
Sementara itu, regulator Uni Eropa juga telah meminta penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana Meta menangani iklan penipuan di platformnya. Juru bicara Komisi Eropa secara terbuka menyatakan keraguannya terhadap kepatuhan Meta terhadap aturan yang berlaku, seperti yang dilaporkan oleh KompasTekno mengutip Silicon Angle. Situasi ini menunjukkan bahwa taktik “pengakalan” yang dilakukan Meta berpotensi menimbulkan konsekuensi serius di masa depan, baik dari sisi reputasi maupun hukum.
