Penyusunan RKPD 2027 Kota Ternate: Fokus pada Sinkronisasi dan Strategi Selektif
Pemerintah Kota Ternate telah memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 sejak bulan Juni. Proses ini dilakukan dengan menekankan pentingnya sinkronisasi program kerja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menjadi dasar utama dalam penyusunan RKPD agar semua program yang dihasilkan tidak menyimpang dari arahan RPJMD.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menjelaskan bahwa proses penginputan data program OPD didasarkan atas hasil Musrenbang tingkat kelurahan hingga kecamatan. Proses ini direncanakan rampung pada awal Juli mendatang. Dalam penjelasannya, Thamrin menegaskan bahwa RPJMD menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD. “RPJMD itu adalah fokus dalam penyusunan RKPD sehingga seluruh program yang nanti ditelorkan itu tidak lari dari RPJMD kita,” ujarnya.
Namun, Thamrin juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia mengacu pada pengalaman tahun berjalan, di mana TKD yang diterima Kota Ternate mengalami pemotongan hingga hampir Rp200 miliar. Angka tersebut dinilai sangat berdampak pada pelaksanaan program di 41 OPD. Oleh karena itu, Thamrin meminta seluruh kasubag perencanaan dan pimpinan OPD untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas.
Program Prioritas dalam Keterbatasan Dana
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, sektor kebudayaan tetap ditetapkan sebagai program unggulan utama. Thamrin menekankan bahwa identitas Ternate sebagai kota budaya harus tetap diperkuat. Salah satu contohnya adalah persiapan menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Nasional pada Agustus mendatang.
Program ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengenalan benteng bagi tamu nasional hingga inovasi Run Tourism sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada aspek kebudayaan. Selain itu, Thamrin juga menegaskan bahwa pemerintah fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, seperti pengembangan “Warung Mama-Mama” untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Bantalan ekonomi kita itu ada di ekonomi kelas menengah ke bawah itu. Nah, itulah yang harus mesti kita asah terus,” tegas Thamrin. Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah bagi pelaku usaha kecil guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Strategi Digitalisasi PAD untuk Stabilitas Fiskal
Selain sektor kebudayaan dan ekonomi kerakyatan, pemerintah juga berupaya memperkuat digitalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna menjaga stabilitas fiskal daerah. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Thamrin menegaskan bahwa digitalisasi akan menjadi salah satu langkah kunci dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung berbagai program prioritas. Dengan adanya sistem digital, diharapkan dapat meminimalkal biaya operasional dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Proses penyusunan RKPD 2027 ini tentu menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi ancaman penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, dengan strategi yang tepat dan komitmen dari seluruh OPD, Pemkot Ternate berharap mampu menjaga kualitas pembangunan dan memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.
