Perbedaan Spesifikasi dan Fasilitas Hunian Sementara Korban Bencana: Studi Kasus Aceh Tamiang dan Flores Timur
Bencana alam kerap kali menyisakan luka mendalam, tidak hanya pada fisik bangunan, tetapi juga pada kehidupan para penyintasnya. Salah satu aspek krusial dalam penanganan pascabencana adalah penyediaan hunian sementara (Huntara) yang layak dan memadai. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat perbedaan signifikan dalam spesifikasi teknis dan fasilitas penunjang antara Huntara yang dibangun untuk korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan Huntara bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai standar kelayakan dan keseriusan penanganan pascabencana di setiap daerah.
Huntara di Aceh Tamiang: Kenyamanan dan Kelengkapan Standar
Di Desa Upah, Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan Huntara dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan model mandiri berukuran 4,5 meter x 4,5 meter per unit. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke lokasi pada 1 Januari 2026 menegaskan pentingnya standar kelayakan hunian bagi para pengungsi.
“Hunian sementara ini harus benar-benar layak, aman, dan manusiawi, karena di sinilah masyarakat akan tinggal sambil menunggu hunian tetap,” ujar Presiden Prabowo, menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang yang nyaman dan menjaga martabat para korban.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana bagi warga terdampak. “Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” imbuhnya, menunjukkan keseriusan dalam alokasi sumber daya untuk pemulihan.
Setiap unit Huntara di Aceh Tamiang ini dirancang agar siap huni sejak awal. Kelengkapan fasilitas menjadi prioritas, di mana setiap unit telah dilengkapi dengan dua tempat tidur, lemari plastik, hingga kipas angin. Demi mengutamakan kenyamanan penghuni, setiap lantai unit bahkan telah dilapisi karpet berwarna hijau.
Tidak hanya fokus pada interior, aspek eksterior dan lingkungan sekitar juga mendapat perhatian. Penataan pot bunga di depan setiap rumah menciptakan lingkungan yang asri dan memberikan sentuhan visual yang menenangkan. Kawasan Huntara ini juga didukung oleh sarana publik yang memadai, meliputi klinik kesehatan untuk penanganan medis, area bermain anak yang aman, hingga akses internet WiFi gratis yang sangat dibutuhkan untuk komunikasi dan informasi.
Huntara di Flores Timur: Tantangan Kelistrikan dan Keterbatasan Fasilitas
Kondisi yang berbeda tampak pada pembangunan 425 unit Huntara di Desa Konga, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur. Di lokasi ini, hunian dibangun dengan sistem kopel berukuran 6 meter x 18 meter, menggunakan rangka aluminium, dinding triplek, serta atap seng. Berbeda dengan model di Aceh, satu unit kopel di Desa Konga disekat menjadi lima ruang kamar yang diperuntukkan bagi lima keluarga sekaligus.
Berdasarkan keterangan dari warga penghuni, terdapat perbedaan mencolok pada kondisi unit saat pertama kali diserahterimakan. Jika di Aceh unit sudah dilengkapi perabot dan estetika lingkungan sesuai standar kelayakan yang ditekankan Presiden, warga di Desa Konga justru menerima unit dalam kondisi ruangan yang benar-benar kosong, tanpa fasilitas pendukung di dalamnya.
Keterbatasan Daya Listrik dan Masalah Drainase yang Mendesak
Faktor kelistrikan menjadi salah satu aspek yang paling disoroti dan dikeluhkan oleh warga di Flores Timur. Saat ini, satu unit kopel yang dihuni oleh lima keluarga hanya didukung oleh satu meteran listrik dengan kapasitas daya 900 Watt. Implikasi dari daya yang terbatas ini sangat terasa, di mana arus listrik seringkali tidak stabil bahkan mati saat warga menggunakan peralatan rumah tangga secara bersamaan.
Willson Corebima, salah satu penghuni Huntara di Desa Konga, menyampaikan data lapangan yang menggambarkan kondisi tersebut. “Faktanya bangunan ini masih perlu banyak pembenahan. Satu kopel terdiri dari 5 kamar untuk 5 KK, namun hanya disediakan 1 meteran saja untuk setiap kopel dengan daya 900 Watt. Penggunaan kulkas dan rice cooker jelas arusnya drop. Selain itu, saat kami masuk, unit ini benar-benar hanya ruangan kosong,” ujarnya, menyoroti minimnya fasilitas dasar yang disediakan.
Selain persoalan energi yang krusial, aspek fisik bangunan terkait ketahanan terhadap cuaca juga menjadi catatan penting dari warga. Sistem drainase yang belum optimal menyebabkan air hujan merembes masuk ke dalam ruang hunian yang beralaskan cor semen. Kondisi ini tentu saja sangat tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Petrus Paru, warga terdampak lainnya, memberikan keterangan mengenai kendala teknis yang dihadapinya. “Saat musim hujan, banjir merembes masuk ke rumah. Kami terpaksa membenahi sendiri lantai kamar, dapur, dan kamar mandi agar layak,” tuturnya. Upaya swadaya warga untuk memperbaiki kondisi hunian menunjukkan adanya kesenjangan dalam standar dan kualitas pembangunan Huntara yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan bencana.
Perbedaan mencolok antara Huntara di Aceh Tamiang dan Flores Timur ini menggarisbawahi perlunya evaluasi dan peningkatan standar pembangunan hunian sementara di seluruh wilayah terdampak bencana. Kualitas dan kelengkapan fasilitas yang memadai sangat penting untuk memastikan para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan aman, sembari menunggu pembangunan hunian tetap.
