Indonesia Berpartisipasi dalam Debat Terbuka DK PBB
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, hadir dalam Open Debate di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa 26 Mei 2026. Debat terbuka ini digelar dalam konteks meningkatnya rivalitas geopolitik dan krisis kepercayaan terhadap tatanan global saat ini. Tema utama dari debat tersebut adalah “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN-Centred International System”. Sidang ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, yang juga menjabat sebagai Presiden DK PBB bulan ini.
Sugiono menyampaikan bahwa relevansi PBB harus disesuaikan dengan kondisi dan zaman saat ini. Ia menjelaskan bahwa PBB didirikan setelah Perang Dunia II, namun dalam 80 tahun terakhir, banyak perubahan telah terjadi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi guna memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral.
Kehadiran Indonesia dalam forum DK PBB mencerminkan posisi diplomasi negara yang selama ini menekankan pentingnya multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Banyak Suara dari Global South yang Tidak Terwakili
Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia sepakat dengan pentingnya mereformasi sistem multilateral yang ada, termasuk PBB dan DK PBB. Ia menyampaikan bahwa banyak suara dari negara-negara Global South tidak terwakili dalam forum tersebut.
“Beberapa negara menyampaikan banyak concern yang kemudian diveto di DK PBB. Ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di DK PBB,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa PBB tidak boleh kehilangan relevansinya, tetapi justru harus semakin kuat menghadapi dinamika global. Ia menyadari adanya tantangan baru seperti kecerdasan buatan, isu lingkungan, serta konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Dorong Reformasi PBB yang Demokratis dan Transparan
Selain itu, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia sangat mendorong adanya reformasi PBB yang demokratis dan transparan di era saat ini. Ia menekankan bahwa reformasi PBB harus lebih representatif, demokratis, dan transparan agar dapat mewakili suara-suara berkembang.
“Cita-cita dan tujuan dibentuknya PBB dalam rangka bisa mencapai perdamaian antar bangsa-bangsa itu bisa dicapai dan dilaksanakan,” tegas Sugiono.
Penghormatan terhadap Hukum Internasional dan UNCLOS
Sugiono menambahkan bahwa hukum internasional dan UNCLOS harus dihormati. Ia menilai pentingnya penghormatan terhadap hukum-hukum internasional dan UNCLOS dalam rangka menciptakan stabilitas perdamaian. Hal ini juga bertujuan untuk tidak menjadikan laut atau alur laut sebagai daerah konflik atau tekanan politik.
Isu Timur Tengah akan Dibawa ke BRICS
Menlu Sugiono akan membawa isu Timur Tengah ke dalam pertemuan BRICS. Ia juga menyampaikan bahwa hubungan RI-Singapura ditakdirkan untuk bertetangga dalam berbagai aspek. Jelang Rising 60, ia menekankan pentingnya kerja sama bilateral dan multilateral dalam menghadapi tantangan global.
