Inspektorat Garut Turun Tangan Audit Kades Panggalih Pasca-Intimidasi Viral
Garut, Jawa Barat – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, telah mengambil langkah tegas dengan mengerahkan tim Inspektorat untuk melakukan audit terhadap Kepala Desa (Kades) Panggalih, Kecamatan Cisewu. Keputusan ini diambil menyusul viralnya sebuah video di media sosial yang menampilkan aksi intimidasi oleh keluarga kepala desa terhadap salah seorang warganya.
Peristiwa yang memicu perhatian publik ini terjadi di Kampung Babakangadoh RT01 RW06, Desa Panggalih, pada tanggal 27 Oktober 2025. Dalam rekaman video yang beredar luas, sekelompok orang yang diketahui merupakan anggota keluarga Kades Panggalih terlihat melontarkan kata-kata bernada tinggi dan kasar kepada seorang warga bernama Holis Muhlisin (31).
Motif di balik aksi intimidasi tersebut terungkap adalah karena Holis Muhlisin telah menyampaikan kritikannya terhadap pembangunan di Desa Panggalih melalui platform media sosial.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa audit ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan kepala desa, melainkan untuk menyajikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. “Mengaudit bukan untuk mencelakakan kepala desa, tetapi untuk memberikan informasi berimbang,” ujar Putri Karlina dalam sebuah unggahan di akun Instagram resminya pada Sabtu malam (3/1/2026).
Ia menambahkan bahwa jika pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan dana desa tersalurkan dengan baik, maka kepala desa seharusnya tidak perlu merasa khawatir terhadap proses audit.
Transparansi Aliran Dana Desa Menjadi Fokus Utama
Salah satu tujuan utama dari audit ini adalah untuk mengklarifikasi isu mandeknya pembangunan yang dikeluhkan oleh warga. Putri Karlina berjanji akan membeberkan informasi mengenai aliran dana desa secara transparan, termasuk kepada pihak-pihak yang mempertanyakannya.
“Kita harus memberikan informasi ke mana sih dana desa yang dikeluhkan katanya enggak ada pembangunan itu. Mungkin nanti Aa yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya,” ungkap Putri Karlina, merujuk pada warga yang memviralkan isu tersebut.
“Jadi, kalau inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang di desa itu ternyata ada atau tidak ada pembangunan, ke mana kah dana desanya berada,” jelasnya lebih lanjut. Langkah ini diharapkan dapat meredam polemik yang ada dan memberikan kejelasan kepada seluruh elemen masyarakat.
Evaluasi Kepemimpinan dan Pentingnya Belajar dari Kesalahan
Dalam keterangannya, Putri Karlina juga menyoroti pentingnya para pejabat publik untuk belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun peristiwa serupa yang terjadi di wilayah Garut. Ia secara terbuka mengakui pernah melakukan kesalahan serupa di masa lalu, yaitu berbicara dengan nada tinggi kepada warga yang mengkritiknya.
“Aku ini pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marahin orang yang seharusnya aku enggak marahin,” kata Putri Karlina. Ia menyadari bahwa merespons kritik dengan emosi adalah tindakan yang keliru dan tidak produktif.
Ia mengungkapkan keheranannya mengapa peristiwa intimidasi oleh keluarga kepala desa bisa terulang kembali, padahal kasus serupa sebelumnya telah menjadi sorotan publik dan media. “Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Enggak lihat HP apa gimana? Kalau kamu berbuat hal yang salah terus viral tuh ribet banget. Salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah,” tegasnya.
Putri Karlina, yang juga merupakan istri dari Anggota DPRD Jabar Maula Akbar, berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para perangkat pemerintahan. “Karena nasi sudah menjadi bubur, semoga oknum yang bersangkutan mendapat pelajaran, hikmah, dan kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa menjadi seorang pemimpin berarti siap menerima berbagai macam kritik dan masukan dari masyarakat, bahkan yang bersifat negatif sekalipun. “Ya, namanya memilih untuk menjadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, orang yang enggak suka dan tidak setuju terhadap apa yang kita lakukan. Itu risiko dan itu harus diterima,” jelas Putri Karlina.
Ia menyerukan agar para pejabat dapat bersikap legowo, terbuka, dan mengakui kekurangan jika memang ada aspek kepemimpinan yang belum sempurna. “Mohon kepada kades yang lain atau siapa pun pejabat lainnya, sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita,” tambahnya.
Putri Karlina berpesan agar masalah tidak diselesaikan dengan emosi. Ia juga mengingatkan bahwa jika seorang pejabat bekerja dengan benar dan transparan, maka tidak ada alasan untuk merasa malu ketika dikritik atau ketika ada warga yang mendokumentasikan kinerja mereka. “Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar, pasti tidak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tetapi besok akan,” pungkasnya.
Ucapan Terima Kasih Kepada Masyarakat dan Gubernur
Wakil Bupati Garut juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang senantiasa memberikan kritik dan masukan, baik melalui media sosial, pesan langsung, maupun kanal komunikasi lainnya. “Untuk masyarakat, terima kasih sudah selalu memberikan masukan dalam bentuk apa pun. Misalnya dalam bentuk konten, DM (Direct Message), atau kanal-kanal lainnya. Saya selalu menerima baik buruknya dari apa yang diberikan dan disampaikan oleh masyarakat,” ujar Putri Karlina.
Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas perhatiannya terhadap kasus viral tersebut, dan memastikan bahwa penanganan selanjutnya akan dilakukan di tingkat kabupaten.
Kronologi Kejadian Intimidasi
Peristiwa intimidasi yang menimpa Holis Muhlisin (31) berawal dari unggahannya di Facebook pada tanggal 31 Desember 2025, yang kemudian memicu kejadian pada 27 Oktober 2025. Holis menceritakan bahwa ia awalnya hendak bertemu dengan seseorang untuk membahas persoalan akun Facebook. Namun, pertemuan tersebut justru berujung di halaman rumah Kades Panggalih, di Kampung Pasircamat.
Di lokasi tersebut, Holis mengaku diintimidasi oleh empat orang yang merupakan anggota keluarga kepala desa, yaitu istri, anak, menantu, dan keponakan kades. Ia mengaku mengalami kekerasan fisik berupa cekikan di leher dan pukulan di punggung.
“Saya sebagai korban tidak enak, digituin sama orang lain. Saya melakukan (posting video) untuk kemajuan desa,” ungkap Holis. Video yang beredar memperlihatkan Holis yang hanya bisa terdiam sementara beberapa anggota keluarga kades terus memaki-makinya dengan kalimat hinaan. Rekaman video tersebut diambil oleh teman yang sebelumnya janjian bertemu dengan Holis.
Sebelum kejadian intimidasi, pada tanggal 14 Oktober, Holis mengaku sempat dipanggil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggalih untuk mengklarifikasi unggahannya mengenai jalan rusak di desanya. Dalam pertemuan itu, BPD mengingatkan Holis untuk menyampaikan kritik secara santun dan tidak menyebutkan nama desa.
Meskipun sempat merasa takut, Holis mengaku teringat pesan Gubernur Jawa Barat agar mengunggah pembangunan di desa. Hingga berita ini ditulis, pihak BPD Panggalih belum memberikan respons ketika dihubungi untuk konfirmasi lebih lanjut.
