Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menegaskan komitmennya untuk mengarahkan pembangunan di provinsi tersebut agar berlandaskan pada prinsip-prinsip ekologi. Keputusan ini diambil sebagai respons atas pengalaman pahit yang disaksikannya langsung di lokasi bencana alam di Aceh dan Sumatera.
Beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi melakukan kunjungan ke wilayah yang dilanda banjir dan longsor di Aceh serta beberapa daerah di Sumatera. Dalam kunjungannya tersebut, ia tidak hanya memberikan bantuan senilai Rp 7 miliar, tetapi juga berupaya mengakomodir warga Jawa Barat yang terisolir akibat bencana.
Pengalaman langsung melihat kondisi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, menurut Dedi Mulyadi, memberikannya pelajaran berharga mengenai besarnya dampak bencana serta krusialnya upaya penanganan dan pencegahan sejak dini. “Saya belajar pak, saya kemarin ke Aceh, ke Sumbar (Sumatera Barat) kemudian Sumut (Sumatera Utara) saya pelajari,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.
Akar Bencana: Kerusakan Lingkungan dan Ekologi
Dedi Mulyadi mengidentifikasi akar dari bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera sebagai akibat dari rusaknya sistem lingkungan hidup dan ekologi. Ia menyoroti bagaimana air dan lumpur menerjang dengan mudah karena hilangnya vegetasi pelindung. “Ketika dihantam air, lumpur kok mudah sekali, karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi merinci bahwa kawasan yang terdampak bencana didominasi oleh alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ia menekankan perbedaan mendasar antara pohon kelapa sawit dengan vegetasi alami hutan. “Sawit itu tidak tahan terhadap gelombang, lumpur terhadap getaran, dia bukan pohon untuk melindungi tapi dia pohon manja untuk dilindungi,” tegasnya.
Karakteristik Tanaman Sawit vs. Vegetasi Hutan
Menurut Dedi Mulyadi, tanaman kelapa sawit memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pepohonan hutan. Ia menggambarkan sawit sebagai tanaman yang ‘manja’ karena memerlukan perawatan intensif, termasuk pasokan air dan pupuk yang memadai.
Sebaliknya, pepohonan hutan memiliki kemampuan alami untuk menahan air dan menyuburkan tanah tanpa memerlukan intervensi manusia secara ekstensif. Hutan berperan sebagai penyerap air yang efektif, mengurangi risiko banjir, serta menjaga kestabilan tanah, sehingga mencegah longsor.
Bahaya Vegetasi Homogen
Dedi Mulyadi juga menyoroti bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan contoh dari vegetasi homogen, yaitu jenis tanaman yang seragam dan minim keragaman hayati. Ia menilai kondisi ini sangat berbahaya apabila terus dibiarkan meluas. “Semua menjadi homogen, yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan,” tegasnya. Keberagaman hayati dalam ekosistem hutan tidak hanya penting untuk keseimbangan alam, tetapi juga untuk ketahanan terhadap berbagai ancaman, termasuk perubahan iklim dan penyakit.
Dampak Nyata di Lokasi Bencana
Dalam tinjauannya di sejumlah lokasi bencana, Dedi Mulyadi menyaksikan langsung dampak yang menghancurkan. Masyarakat kehilangan lahan pangan mereka, sungai-sungai tercemar, dan lahan pertanian seperti sawah nyaris tidak tersisa. Situasi ini merupakan peringatan keras tentang konsekuensi dari degradasi lingkungan yang dibiarkan berlanjut.
Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Barat: Berbasis Ekologi
Berangkat dari pengalaman pahit tersebut, Dedi Mulyadi memaparkan arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Mengingat Jawa Barat juga merupakan wilayah yang rawan bencana, ia menegaskan perlunya langkah-langkah pencegahan yang serius.
Sejak sekitar 10 bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, fokus utamanya adalah pada perbaikan tata kelola lingkungan. Upaya ini mencakup pemulihan fungsi sungai, bendungan, serta penataan kawasan rawan banjir di wilayah-wilayah kritis seperti Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dedi Mulyadi optimis bahwa hasil dari langkah-langkah ini mulai menunjukkan perbaikan.
“Kita bisa melihat dalam 10 bulan terakhir ini waktu saya menjabat saya melakukan penanganan di Bogor, di hulu, melakukan penanganan di Bekasi. Sampai saat ini arealnya relatif sangat baik,” ujarnya.
Fokus pada Wilayah Selatan dan Mitigasi Bencana
Ke depan, perhatian akan diarahkan juga ke wilayah selatan Jawa Barat. Wilayah ini banyak mengalami perubahan fungsi lahan di lereng-lereng gunung menjadi area permukiman dan perkebunan sayur, yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir dan longsor.
“Nantinya kita juga akan bergerak ke Selatan, karena banyak lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal pemukiman dan perkebunan sayur, dengan risiko banjir dan longsor yang sangat tinggi,” paparnya.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya mitigasi atau pencegahan bencana sejak dini. “Kami ingin memitigasi, mencegah bencana di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, lereng, mengembalikan fungsi pesawahan, sungai. Karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery (pemulihan) bencana,” tandasnya.
Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Sebagai tindak lanjut, Dedi Mulyadi berencana menerapkan konsep pembangunan Jawa Barat yang berbasis ekologi. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan harmonis antara manusia dan lingkungan, di mana manusia diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kehidupan yang saling bergantung, bukan sebagai penguasa alam.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Komitmen utamanya adalah mengembalikan fungsi hutan, perkebunan, dan sungai sesuai dengan peruntukannya. “Kami ingin mengembalikan fungsi hutan, perkebunan ke fungsinya, mengembalikan fungsi sungai yang dikelola BWWS maupun PJT, agar kembali ke fungsinya,” tegasnya.
Melalui pendekatan ekologis ini, Jawa Barat diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih tangguh, lestari, dan aman dari ancaman bencana alam.
