Isu Reshuffle Kabinet Jilid 5 dan Peran Jokowi di Struktur Pemerintahan Baru
Isu perombakan besar-besaran terhadap kabinet pemerintah Indonesia kembali mencuat, dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), muncul sebagai salah satu tokoh yang disebut akan masuk dalam struktur pemerintahan baru. Kabar ini datang menjelang rencana reshuffle yang diperkirakan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026) mendatang.
Menurut informasi yang beredar, Jokowi akan ditempatkan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ini menjadi isu yang menarik perhatian publik, mengingat belum ada kepastian resmi tentang nama-nama menteri yang akan digeser atau dicopot. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memberikan analisisnya terkait posisi Jokowi dalam pemerintahan baru ini.
Agung menilai bahwa jabatan Wantimpres bagi Jokowi adalah bentuk afirmasi formal atas hubungan yang selama ini bersifat informal. Ia menyatakan bahwa intensitas interaksi antara Jokowi dan Presiden Prabowo telah cukup tinggi, sehingga penunjukan Jokowi sebagai anggota Wantimpres merupakan langkah yang logis.
“Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat intensitas interaksi yang intensif,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Menurut Agung, isu ini tidak boleh hanya dibaca sebagai kompensasi politik semata bagi loyalis Jokowi di kabinet. Ia menekankan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo untuk memastikan kinerja kabinet tetap optimal. Dalam proses ini, Presiden harus tetap objektif dalam menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang keluar.
“Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk memastikan performa kabinet optimal,” katanya.
Namun, jika Jokowi benar ditunjuk, hal itu mencerminkan upaya formalisasi hubungan antara Poros Solo dan Istana Hambalang. Meskipun dilakukan sebagai bagian dari mengakomodasi keseimbangan relasi politik antara kedua poros tersebut, Agung menilai bahwa ada yang keluar, namun tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain nyaman.
Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi tersebut, Agung menilai peluangnya terbuka. “Mestinya menerima sebagaimana beliau menerima sebagai penasehat Danantara,” ujarnya. Dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres justru dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.
“Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi,” tambahnya.
Respons Istana Soal Reshuffle
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Prasetyo, hanya Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui detail rencana reshuffle ini.
“Bilamana kemudian merasa presiden perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu beliau yang tahu karena sehari-hatu beliau yang memonitor seluruh para pembantunya di kabinet,” kata Prasetyo di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Prasetyo menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. “Bahwa yang perlu dipahami bahwa masalah ini hak prerogatif presiden, dan pak presiden tentu tiap hari melakukan evaluasi dalam tanda kutip ya bukan berarti ada forum khusus untuk mengevaluasi tidak, bahwa dalam proses bekerja itu menjalankan program, menjalankan tugas pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian atau evaluasi,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, pergeseran posisi Menteri atau wakil menteri merupakan hal yang wajar dalam kerja pemerintah. “Kalau pada konteks yang saya sampaikan menjadi wajar. kan kebutuhan yang paham bapak presiden,” katanya.
Nama-nama Menteri yang Diisukan Kena Reshuffle
Beberapa nama menteri dianggap akan terkena reshuffle kali ini. Berikut adalah daftar nama-nama yang diisukan:
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK), Pratikno
- Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono
- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono
- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari
- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid
- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai
- Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri
Adapun nama-nama yang beredar akan menjadi menteri baru untuk menggantikan yang terkena reshuffle adalah Budisatrio Djiwandono (Menlu), Angga Raka Prabowo (Menkominfo), Juda Agung (Wakil Menteri Keuangan).
