Pemuda Garut Jadi Korban Intimidasi Usai Unggah Jalan Rusak, Gubernur Jabar Angkat Bicara
Garut, Jawa Barat – Sebuah kasus yang menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat dan transparansi dalam pembangunan tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Garut. Holis Muhlisin (31), seorang warga Kampung Babakangadoh RT01 RW06, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, menjadi korban intimidasi dan ancaman setelah ia dengan berani menyuarakan kondisi infrastruktur jalan yang rusak di wilayah tempat tinggalnya melalui media sosial. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di tingkat lokal, tetapi juga menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memberikan pernyataan tegas terkait pentingnya pejabat publik menerima kritik dengan lapang dada.
Holis, yang berprofesi sebagai pedagang telur keliling, kerap melintasi berbagai ruas jalan di desanya yang kondisinya memprihatinkan. Jalan yang berlubang dan sulit dilalui tidak hanya menghambat aktivitas perdagangannya, tetapi juga berisiko merusak kendaraannya. Berangkat dari pengalaman pribadi dan demi kemajuan desa serta masyarakatnya, Holis memutuskan untuk mengunggah keprihatinannya di media sosial. Tujuannya adalah agar keluhan tersebut dapat segera sampai ke telinga pihak berwenang, termasuk pemerintah desa, agar perbaikan dapat segera dilakukan.
Kronologi Intimidasi yang Dialami Holis
Peristiwa intimidasi yang dialami Holis terjadi pada tanggal 27 Oktober 2025, dan ia membagikan videonya ke publik pada tanggal 31 Desember 2025. Awal mula kejadian bermula ketika Holis berencana bertemu dengan seorang kenalan di desanya untuk membicarakan urusan terkait akun Facebook. Pertemuan tersebut ternyata berlangsung di halaman rumah kepala desa, di Kampung Pasircamat.
Meskipun urusan mengenai akun Facebook telah selesai, tiba-tiba Holis dihadang oleh beberapa anggota keluarga kepala desa. Tanpa diduga, ia justru mendapatkan perlakuan intimidatif. Dalam video yang kemudian viral dan ditonton lebih dari satu juta kali di akun Facebook pribadinya, Holis terlihat dimaki-maki dan bahkan dihina oleh keluarga kepala desa yang terdiri dari istri, anak, menantu, serta keponakannya. Mereka tidak terima atas unggahan Holis mengenai kondisi jalan rusak di Desa Panggalih. Holis sendiri hanya bisa terdiam menyaksikan perlakuan tersebut, sementara dua pria dan satu wanita terus melontarkan kata-kata kasar kepadanya.
Holis mengungkapkan bahwa ia tidak hanya menerima makian, tetapi juga mengalami kekerasan fisik berupa cekikan di leher dan pukulan di punggungnya. Ia merasa tidak nyaman diperlakukan demikian, apalagi ia melakukan unggahan tersebut dengan niat baik untuk kemajuan desanya. Video intimidasi tersebut direkam oleh temannya yang saat itu bersamanya.
Reaksi dan Dukungan dari Gubernur Jawa Barat
Kasus yang menimpa Holis ini dengan cepat menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu malam (3/1/2026), Dedi Mulyadi memberikan peringatan tegas kepada para pejabat publik, mulai dari tingkat desa hingga rukun warga. Ia menekankan agar tidak ada lagi praktik intimidasi atau pengancaman terhadap warga yang menyampaikan kritik mengenai pembangunan.
“Jangan pernah melakukan intimidasi (atau) pengancaman, dalam dunia yang sudah serba terbuka,” tegas Dedi Mulyadi. Ia menambahkan, “Kita ini aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita terima dengan lapang dada.”
Gubernur Jabar ini juga mengingatkan bahwa era saat ini bukanlah zamannya untuk mencaci-maki orang yang mengkritik kinerja pemerintah. Sebaliknya, semua pihak harus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan. Dedi Mulyadi berharap peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang dan memerintahkan pemerintah di Cisewu serta Bupati Garut untuk segera melakukan rekonsiliasi dan fokus pada perbaikan pembangunan. Ia menegaskan, “Jangan membiarkan ada tindakan intimidatif terhadap kritik.”
Pemanggilan BPD dan Rencana Pertemuan dengan Gubernur
Sebelum kasus ini menjadi viral dan mendapat perhatian Gubernur, Holis ternyata sempat dipanggil oleh Badan Permusyawatan Desa (BPD) Panggalih pada tanggal 14 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, BPD mengingatkan Holis agar menyampaikan kritik secara santun dan tidak menyebutkan nama desa secara spesifik. Meskipun sempat merasa takut saat mengunggah videonya, Holis teringat akan pesan dari Gubernur agar berani menyuarakan pembangunan di desa.
Menariknya, setelah kasus ini mencuat, Holis dihubungi oleh ajudan Gubernur Jawa Barat. Ia dijadwalkan untuk menghadap langsung Gubernur Dedi Mulyadi pada malam yang sama. Meskipun belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mencari solusi atas permasalahan infrastruktur di Garut dan memastikan perlindungan bagi warga yang berani bersuara.
Kasus Holis Muhlisin ini menjadi pengingat pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Keberanian Holis dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi jalan di desanya, meskipun berujung pada intimidasi, pada akhirnya membuka mata banyak pihak, termasuk pemangku kebijakan di tingkat provinsi, untuk meninjau kembali cara penanganan kritik dan memastikan bahwa pembangunan berjalan adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
