bali.
DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaporkan penyaluran kredit perbankan di Pulau Dewata per Februari 2026 mencapai Rp119,75 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 6,47 persen jika dibandingkan periode sama 2025 yang mencapai Rp112,45 triliun.
Kepala OJK Bali, Parjiman menjelaskan pertumbuhan kredit tersebut masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81 persen. Kredit investasi tersebut utamanya ditopang oleh sektor pariwisata, yakni penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estate.
“Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Parjiman.
Berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,32 persen kredit di Bali disalurkan kepada pelaku UMKM yang tumbuh 4,71 persen dan didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17 persen dan usaha kecil sebesar 37,43 persen.
Apabila mencermati permodalan, perbankan di Bali tergolong masih kuat meski terjadi krisis geopolitik di Timur Tengah yang mulai berkecamuk pada akhir Februari 2026.
Dari sisi rasio likuiditas (CR) bank perekonomian rakyat (BPR) di Bali mencapai 14,74 persen, jauh di atas batas minimal yaitu delapan persen. Menariknya dalam tiga bulan terakhir belum ada yang di bawah lima persen.
Rasio kecukupan modal (CAR) juga masih berdaya tahan, yakni mencapai 28,31 persen, jauh di atas ketentuan salah satunya Peraturan OJK Nomor 28 tahun 2023, yaitu 12 persen.
“Itu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global,” ujar Parjiman.
Data-data tersebut memastikan kinerja perbankan di Bali per Februari 2026 tetap solid mulai dari kualitas kredit hingga permodalan. “Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga,” ucapnya.
OJK Bali mengungkapkan tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan di Pulau Dewata dapat ditekan hingga mencapai 2,62 persen. Capaian itu lebih baik dibandingkan periode sama 2025 yang mencapai 3,13 persen.
Kredit-kredit berisiko (loan at risk/LaR) juga turun menjadi 9,29 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar 11,94 persen karena didorong penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit.
Selain fungsi intermediasi masih tumbuh, bank-bank di Bali juga gesit menghimpun dana (DPK) masyarakat dengan penghimpunan DPK tetap tumbuh positif sebesar 6,05 persen mencapai Rp204,59 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang mencapai Rp192,91 triliun.
Namun, rasio simpanan terhadap total kredit yang disalurkan (LDR) perbankan di Bali masih tergolong tidak bergerak signifikan yakni masih berkisar 58 persen sejak Februari 2025, Desember 2025, Januari 2026 dan Februari 2026 yang mencapai 58,53 persen.
Adapun rasio ideal LDR sesuai regulasi Bank Indonesia (BI) nomor 15 tahun 2013 mencapai 78-92 persen. “Fungsi intermediasi (perbankan) masih menunjukkan tingkat yang positif,” tutur Parjiman.
