Mahasiswa Aceh Tuntut Status Bencana Nasional untuk Banjir dan Longsor Sumatera
Banda Aceh – Aliansi Aceh Bergerak, sebuah organisasi yang menghimpun mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh, menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025. Aksi ini merupakan puncak dari keresahan yang dirasakan oleh para mahasiswa dan masyarakat Aceh serta Sumatera akibat dampak buruk banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana alam di Sumatera, khususnya Aceh, sebagai bencana nasional.
Para demonstran memulai aksinya dengan konvoi yang berangkat dari titik kumpul di Stadion Haji Dimurthala Lampineung. Dengan menggunakan satu unit mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor, mereka bergerak menuju Gedung DPRA untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada para wakil rakyat.
Koordinator Aksi, Ali Hasyimi, dalam orasinya yang berapi-api, menekankan urgensi penetapan status bencana nasional. Menurutnya, penetapan ini sangat krusial bagi proses pemulihan Aceh dan Sumatera. Ia memprediksi bahwa tanpa status bencana nasional, pemulihan pasca-bencana akan memakan waktu yang sangat lama, bahkan diperkirakan bisa melebihi lima tahun.
“Kita sudah melihat rakyat Aceh tidur di tenda di tengah lumpur, kekurangan makanan. Sampai kapan kita biarkan kawan-kawan kita menderita seperti ini? Untuk itu, kami menuntut agar status bencana nasional segera ditetapkan,” seru Ali, menggambarkan kondisi memprihatinkan para korban bencana.
Desakan untuk DPRA: Segera Bersuara ke Pusat
Melalui petisi yang mereka bawa, para mahasiswa mendesak DPRA untuk segera melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Pusat. Surat tersebut diharapkan berisi permohonan penetapan status bencana alam di Aceh sebagai bencana nasional. Para mahasiswa memberikan tenggat waktu tegas kepada DPRA.
“Kami beri waktu 3×24 jam. Jika dalam tiga hari ini tidak ada tindak lanjut yang konkret, kami akan kembali dengan massa yang jauh lebih besar lagi,” ancam Ali, menunjukkan keseriusan dan tekad mereka dalam memperjuangkan tuntutan ini.
Ali Hasyimi juga menyoroti ancaman waktu yang semakin mendesak. Ia mengingatkan bahwa dalam waktu sekitar dua bulan lagi, umat Muslim akan memasuki bulan suci Ramadhan. Jika proses pemulihan dan penanganan korban bencana tidak segera dilaksanakan melalui penetapan status bencana nasional, maka kondisi penanganan di masa mendatang akan semakin sulit dan lambat.
“Segera surati Pusat, tetapkan sebagai bencana nasional!” tegasnya kembali, menekankan pentingnya keputusan ini demi kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
Lebih lanjut, Aliansi Aceh Bergerak juga menyuarakan pandangan bahwa Pemerintah Pusat dinilai seringkali menghambat masuknya bantuan asing dengan alasan birokrasi dan berbagai mekanisme yang rumit. Hal ini menambah kompleksitas penanganan bencana dan memperlambat proses pemulihan. Oleh karena itu, aksi demonstrasi ini tidak hanya sebagai bentuk ekspresi keresahan, tetapi juga sebagai upaya mendorong DPRA untuk lebih aktif bersuara dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh di tingkat pusat.
“Dan sekarang, kawan-kawan juga bisa melihat sendiri, DPRA belum membuka suara secara signifikan terkait penetapan Bencana Nasional ini,” ujar Ali, mengkritisi minimnya respons awal dari pihak legislatif.
Dukungan dari Anggota DPRA dan Harapan Pemulihan
Petisi yang dibawa oleh para mahasiswa akhirnya diterima dan ditandatangani oleh beberapa anggota DPRA yang menyambut kedatangan mereka. Di antara anggota yang hadir adalah Iskandar Ali, Hasballah, dan Arif Fadillah.
Dalam sambutannya, Hasballah, yang merupakan anggota Komisi III DPRA, menyatakan bahwa keprihatinan yang dirasakan oleh para mahasiswa juga turut dirasakan oleh para anggota dewan di DPRA. Ia menjelaskan bahwa dari total 81 anggota DPRA, sebagian besar sedang berada di daerah masing-masing untuk membantu para korban bencana, hanya tersisa tiga anggota di Banda Aceh saat aksi berlangsung.
“Untuk itu, Aceh harus ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional. Ini adalah aspirasi yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat,” ujar Hasballah, memberikan jaminan bahwa tuntutan mahasiswa akan diperjuangkan.
Aksi demonstrasi yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB ini berlangsung dengan tertib dan damai. Massa membubarkan diri sekitar pukul 17.14 WIB sore, setelah diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Kapolsek Kuta Alam, AKP Suriya. Kehadiran dan keseriusan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi ini diharapkan dapat mendorong langkah konkret dari pemerintah pusat untuk segera memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penanganan bencana di Sumatera.
