Pernyataan Jusuf Kalla tentang Jokowi Memicu Perdebatan Publik
Pernyataan mantan presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden karena jasanya, memicu perhatian publik. Pernyataan ini menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan politik dan masyarakat luas.
Peran Jusuf Kalla dalam Karier Politik Jokowi
Dalam sebuah wawancara di Kebayoran Baru, JK mengungkapkan bahwa tanpa dukungan dan bantuan dirinya, Jokowi mungkin tidak akan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden. Ia menjelaskan bahwa ia adalah orang yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk menjadi Gubernur. “Saya bawa ke Ibu Mega, ‘Ibu ini ada calon baik orang PDIP’. (Megawati menjawab) ‘Ah jangan’. Saya datang lagi, akhirnya beliau setuju jadilah Gubernur,” ujar JK.
JK juga menegaskan bahwa tanpa peran dirinya sebagai gubernur, Jokowi tidak mungkin bisa menjadi presiden. “Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya. Kan tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden?” tegas JK dengan nada lantang.
Selain itu, JK mengungkapkan bahwa pada Pilpres 2014, Megawati sempat bersikeras tidak akan memberikan tiket capres jika JK tidak bersedia mendampingi sebagai cawapres. “Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang jangan, ‘Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf’ Ya bukan saya minta, bukan,” kenang JK.
Analisis Pengamat Politik
Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, pernyataan JK ini menunjukkan adanya hubungan historis antara Jokowi dan JK ketika keduanya menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, pernyataan tersebut juga memicu perdebatan yang lebih luas, terutama terkait hubungan antara Jokowi dan JK yang seakan-akan dibenturkan.
Adi menilai bahwa JK ingin menyampaikan dua pesan utama melalui pernyataannya. Pertama, ia ingin menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu pihak yang memengaruhi PDIP dan Megawati saat itu. Kedua, pernyataan JK juga ditujukan kepada pihak-pihak yang melaporkan dirinya ke polisi gara-gara pidato dan orasinya di UGM yang teridentifikasi ke salah satu kader partai politik tertentu.
“Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzzer-buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya,” pungkas JK.
Tanggapan PDIP
Di sisi lain, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menegaskan bahwa hubungan partai dengan Jokowi telah berakhir sejak pemecatan yang dilakukan pada 16 Desember 2024 lalu. Pemecatan tersebut juga mencakup Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
“PDI Perjuangan sudah tutup buku dengan Pak Jokowi, sudah dipecat. Tidak mau lagi membahas dan dikaitkan dengan Jokowi,” ujar Guntur.
Namun, ia tidak menampik bahwa pernyataan JK menunjukkan luka mendalam bagi pihak-pihak yang dulu membantu karier politik Jokowi. “Tapi kesan dari pernyataan Pak JK, Jokowi itu memang berkhianat dan melukai pada orang-orang yang berjasa besar padanya,” lanjutnya.
Guntur juga menyebutkan sejumlah nama besar yang dinilainya memiliki kontribusi signifikan terhadap kesuksesan Jokowi, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, hingga FX Hadi Rudyatmo. Bahkan, ia menyebut nama-nama di luar PDIP seperti Anies Baswedan dan Tom Lembong yang menurutnya turut merasakan dampak serupa.
“[Nama-nama] yang saya sebut itu semua berkontribusi besar terhadap karier Jokowi. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan dan menyakitkan,” tegas Guntur.
Komentar Mengenai Kasus Ijazah
Beberapa pihak juga menyoroti isu ijazah Jokowi yang tengah ramai dibicarakan. Menurut Adi Prayitno, isu ini terjadi karena ada yang menuding mengarah pada fitnah yang mengaitkan JK dengan ijazah, meski yang menuding itu merasa tidak pernah melakukan karena hal itu hasil rekayasa AI.
“Makanya kemudian ketika lapor melaporkan ini justru menjadi persoalan baru lagi. Persoalan ijazah itu juga satu hal dan persoalan laporan Pak JK juga menjadi satu hal yang lagi,” tandasnya.
Kesimpulan
Perdebatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Jokowi dan JK tidak hanya terkait dengan urusan politik, tetapi juga melibatkan aspek personal dan kepercayaan. Bagaimana pernyataan JK dapat memengaruhi citra Jokowi dan bagaimana PDIP merespons isu ini menjadi topik yang terus dibicarakan oleh publik.
