Mediasi Sukses Luruskan Polemik Dugaan Intimidasi di Kampar Terkait Program Makan Bergizi Gratis
PEKANBARU – Sebuah polemik yang sempat menghebohkan media sosial terkait dugaan intimidasi terhadap orang tua murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kampar, Riau, akhirnya menemui titik terang melalui jalur mediasi. Upaya ini mempertemukan berbagai pihak terkait guna meluruskan kesalahpahaman dan memastikan hak anak tetap terlindungi.
Forum mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar ini dihadiri oleh perwakilan KPPG (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) Pekanbaru, pengelola PAUD, orang tua murid yang terdampak, serta unsur pemerintah daerah. Turut hadir pula Camat dan Forkopimcam Kecamatan Kampar, Kepala Desa Air Tiris, dan pihak-pihak relevan lainnya.
Salah satu momen penting dalam mediasi ini adalah penyampaian permohonan maaf oleh Kepala KPPG Pekanbaru untuk Wilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Dr. Syartiwidya. Ia meminta maaf kepada orang tua murid yang merasa terintimidasi setelah menyampaikan kritik mengenai menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya mewakili Badan Gizi Nasional di daerah menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua siswa yang merasa terintimidasi oleh pihak sekolah setelah menyampaikan kritik terhadap menu Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Dr. Syartiwidya pada Rabu, 31 Desember 2025.
Keterbukaan Badan Gizi Nasional Terhadap Kritik
Dr. Syartiwidya menegaskan bahwa pada prinsipnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan masukan dari masyarakat. Ia memandang saran yang disampaikan merupakan bagian krusial dalam proses evaluasi dan perbaikan program yang sedang berjalan.
“Pada prinsipnya BGN sangat terbuka dan justru mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan langsung kepada kami, karena itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program MBG yang mulia ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam mengawal pelaksanaan Program MBG. Tujuannya adalah agar sasaran utama program ini, yaitu peningkatan kualitas gizi anak sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, dapat tercapai secara optimal.
“Kami berharap semua pihak mengawal Program MBG ini sehingga sasarannya tercapai, yaitu peningkatan kualitas gizi anak sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Akar Permasalahan: Kesalahpahaman Komunikasi
Polemik ini bermula dari sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa seorang anak berinisial A dikeluarkan dari satuan PAUD karena orang tuanya mengkritik menu MBG. Informasi ini dengan cepat menyebar dan menimbulkan kegaduhan.
Pihak sekolah segera memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah ada keputusan untuk mengeluarkan anak didik. Mereka menjelaskan bahwa informasi yang beredar merupakan akibat dari kesalahpahaman komunikasi internal, khususnya dalam grup percakapan WhatsApp. Kepala Sekolah PAUD setempat juga menegaskan bahwa tidak ada instruksi, ancaman, maupun intimidasi yang dilayangkan kepada orang tua murid terkait unggahan di media sosial tersebut. Justru, Program MBG dirancang untuk membuka ruang masukan sebagai bagian dari evaluasi layanan.
Hasil klarifikasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa akar permasalahan kesalahpahaman ini terletak pada persepsi durasi pemberian menu MBG. Menu yang diterima anak selama tiga hari diduga disalahartikan sebagai menu untuk lima hari. Hal ini memicu persepsi yang tidak utuh mengenai porsi dan variasi makanan yang disajikan.
Perlindungan Hak Anak Menjadi Prioritas Utama
Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program MBG tidak boleh menimbulkan dampak negatif sekecil apa pun terhadap hak anak, terutama hak mereka untuk memperoleh pendidikan.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan negara untuk melindungi dan meningkatkan kualitas gizi anak. Tidak boleh ada anak yang dirugikan, apalagi sampai kehilangan akses pendidikan, hanya karena adanya perbedaan persepsi atau kritik dari orang tua,” ujar Dadan Hindayana.
Ia menambahkan bahwa setiap dinamika yang muncul di lapangan harus diselesaikan melalui dialog yang terbuka dan komunikasi yang sehat. Pendekatan persuasif, transparan, dan humanis menjadi kunci dalam penyelesaian masalah.
“Kami mendorong penyelesaian melalui dialog yang terbuka antara orang tua, sekolah, dan pelaksana program dengan mengedepankan pendekatan persuasif, transparan, dan humanis,” pungkasnya.
Mediasi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk senantiasa mengedepankan komunikasi yang efektif dan saling menghargai dalam menjalankan program-program yang bertujuan mulia bagi generasi penerus bangsa.
