Dari Seragam Bernilai Kedaulatan Menjadi Komoditas Digital: Sebuah Krisis Identitas Aparat
Dalam lanskap sosiologi hukum, seragam kerap kali dipandang lebih dari sekadar pakaian. Ia adalah simbol kuat yang merepresentasikan kedaulatan negara, sebuah amanah yang diemban oleh individu. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kita menyaksikan sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Otoritas yang seharusnya memiliki fungsi utama melayani masyarakat, kini justru bergeser menjadi sebuah entitas yang lebih mementingkan kekaguman. Era digital tampaknya telah memunculkan pergeseran makna dan fungsi yang fundamental bagi para pemegang seragam.
Pergeseran ini bukan sekadar spekulasi, melainkan sebuah tren yang semakin terlihat nyata. Fenomena “Halo Dek” yang sempat ramai diperbincangkan di jagat maya, misalnya, ternyata menyimpan akar masalah yang lebih dalam. Sebuah studi fenomenologis yang mendalam mengungkap adanya pola komodifikasi atribut kedinasan yang sistematis. Para oknum aparat, dalam konteks ini, memanfaatkan seragam dan atribut yang melekat padanya sebagai alat untuk membangun citra diri, terutama dalam interaksi di ruang digital. Maskulinitas yang dibangun melalui citra seragam ini digunakan untuk mendominasi percakapan, bukan untuk menegakkan integritas institusi.
Logika di balik fenomena ini sebenarnya cukup sederhana, namun memiliki implikasi yang sangat serius. Ketika seorang anggota aparat melakukan siaran langsung (live) di platform digital seperti TikTok, terlebih lagi di jam dinas, hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk “disorientasi pengabdian”. Fokus utama mereka tidak lagi pada tugas pokok dan fungsi, seperti deteksi dini potensi kriminalitas di wilayah tanggung jawab mereka, melainkan beralih pada pencapaian popularitas, jumlah penonton, dan validasi melalui komentar. Ini adalah gambaran nyata dari bagaimana candu digital dapat mengikis kepekaan profesional dan naluri pengabdian.
Hak Privasi vs. Normalisasi Perilaku Berlebihan
Salah satu argumen yang sering muncul untuk membela perilaku aparat di ruang digital adalah hak individu untuk berekspresi. Tentu saja, secara konstitusional, setiap warga negara memiliki hak tersebut. Namun, ada garis tipis yang memisahkan antara hak atas kebebasan berekspresi dan sebuah bentuk kebablasan yang mulai dinormalisasi oleh masyarakat.
Permasalahan utamanya terletak pada hilangnya “sense of crisis” atau rasa urgensi. Ketika narasi “No Viral, No Justice” (Tanpa Viral, Tanpa Keadilan) seolah menjadi hukum tak tertulis yang dianut oleh sebagian masyarakat, hal ini menjadi pukulan telak bagi para aparat yang seharusnya lebih mengedepankan respons cepat terhadap laporan warga. Alih-alih fokus pada hal tersebut, mereka justru terlihat lebih rajin mengunggah konten-konten yang bersifat “humanis” namun terkesan dibuat-buat.
Publik kemudian menyaksikan adanya jurang pemisah yang lebar. Di satu sisi, melalui sapaan “Halo Dek” di layar ponsel, para aparat terlihat begitu dekat dan akrab. Namun, di sisi lain, ketika masyarakat benar-benar membutuhkan kehadiran dan bantuan mereka di dunia nyata, mereka justru terasa jauh, birokratis, dan sulit dijangkau. Normalisasi perilaku narsistik semacam ini, jika terus dibiarkan, berpotensi mematikan naluri dasar seorang aparat negara yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Aparat yang terlalu sibuk memikirkan sudut pandang kamera dan bagaimana tampil menarik di media sosial, berisiko kehilangan kemampuan untuk melihat dan merasakan penderitaan korban secara mendalam.
Mendesain Ulang “Pabrik” Pembentuk Aparat
Menyalahkan oknum semata bukanlah solusi yang berkelanjutan jika “pabrik” yang mencetak para oknum tersebut tidak mengalami pembaruan. Perubahan yang substantif harus dimulai dari akar, yaitu kurikulum pendidikan di lembaga-lembaga pelatihan seperti Sekolah Polisi Negara (SPN) maupun Akademi Kepolisian (Akpol). Diperlukan sebuah pendekatan baru yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek psikologis dan sosiologis yang relevan dengan era digital.
Beberapa usulan untuk memperbarui kurikulum tersebut antara lain:
-
Digital Stoicism & Professionalism:
Kurikulum harus secara tegas menanamkan pemahaman bahwa di ruang publik digital, seorang aparat adalah representasi negara, bukan sekadar individu yang mencari popularitas atau menjadi influencer. Modul khusus mengenai “Ketahanan Ego Digital” perlu dimasukkan untuk membekali calon aparat agar tidak mudah terpengaruh oleh keinginan untuk mendapatkan validasi dari pengguna internet. Penting untuk ditanamkan bahwa otoritas mereka berasal dari tugas negara, bukan dari jumlah pengikut atau jumlah “like”. -
Sosiologi Digital dalam Kurikulum:
Calon aparat harus dibekali pemahaman mendalam mengenai cara kerja algoritma di berbagai platform digital. Mereka perlu mengerti bagaimana perilaku narsistik yang mereka tampilkan dapat berdampak luas terhadap sentimen publik, kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan pada akhirnya integritas institusi secara makro. Pemahaman ini akan membantu mereka melihat dampak jangka panjang dari tindakan mereka di ranah digital. -
Audit Psikologis Berkelanjutan:
Tes psikologi tidak seharusnya hanya dilakukan pada tahap rekrutmen. Pemantauan berkala terhadap kecenderungan narsisme digital dan kesehatan mental para aparat harus menjadi bagian integral dari penilaian kinerja. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk intervensi dini, pembinaan, dan bahkan menjadi pertimbangan dalam promosi jabatan. Audit ini penting untuk memastikan bahwa para aparat tetap memiliki keseimbangan emosional dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Kembali pada Khittah Pengabdian
Masyarakat tidak membutuhkan aparat yang lihai menggunakan fitur-fitur canggih di TikTok atau mahir merayu melalui pesan pribadi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah aparat yang kembali pada jati diri dan tujuan utamanya: menjadi pelindung masyarakat. Mereka diharapkan mampu bersikap tenang dan dingin dalam menghadapi provokasi, namun di saat yang sama, sigap, hangat, dan peka dalam merespons setiap aduan dan keluhan warga.
Wibawa sejati seorang aparat tidak diukur dari berapa banyak orang yang membalas sapaan mereka di media sosial, tetapi dari seberapa efektif mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat tanpa harus menunggu viral di dunia maya. Sudah saatnya seragam ini kembali pada fungsi mulianya, yaitu sebagai simbol pelindung bagi mereka yang lemah dan membutuhkan, bukan sekadar properti atau kostum untuk konten harian yang bersifat personal.
