Presiden Prabowo Subianto memanggil dua menteri kunci di sektor perekonomian, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (19/3) ini berfokus pada diskusi mendalam mengenai langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tekanan krisis global yang kian menguat, dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Rapat Terbatas: Efisiensi Anggaran di Tengah Ketidakpastian Global
Agenda utama rapat terbatas ini adalah meninjau dan merumuskan kebijakan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kunjungannya ke Istana bertujuan untuk memaparkan rencana lanjutan terkait upaya penghematan anggaran di sektor pemerintahan.
“Kami baru bicara efisiensi kementerian dan lembaga,” ungkap Airlangga sebelum memasuki gerbang Istana.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai potensi pemotongan gaji para pejabat tinggi, termasuk menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan lainnya, Airlangga memberikan jawaban yang masih mengambang. “Nanti kita lihat,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa opsi tersebut masih dalam kajian.
Penyesuaian Fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa pemanggilannya oleh Presiden adalah untuk melaporkan berbagai langkah antisipasi terhadap proyeksi kondisi fiskal di masa mendatang. Pemerintah tengah aktif mengkaji kemungkinan penyesuaian besaran subsidi yang dialokasikan, serta memproyeksikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan.
Purbaya mengungkapkan bahwa sebelumnya, pemerintah telah meminta setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran secara mandiri. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efektif. Sejumlah kementerian justru tidak melakukan pengurangan anggaran sebagaimana yang diharapkan, bahkan ada yang cenderung menaikkan alokasi.
“Mereka (kementerian) kalau disuruh begitu, tidak mau memotong, mereka naikin semua. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa,” keluh Purbaya mengenai resistensi dari beberapa kementerian.
Dukungan Pemotongan Gaji Pejabat Tinggi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai salah satu upaya efisiensi anggaran. Ia berpendapat bahwa besaran gaji pejabat saat ini sudah tergolong tinggi, sehingga penyesuaian dianggap sebagai langkah progresif yang dapat berkontribusi signifikan terhadap penghematan fiskal negara.
“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean,” tegas Purbaya.
Meskipun demikian, Purbaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2020-2025, menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan angka pasti mengenai besaran nominal pemangkasan gaji bagi pejabat tinggi negara.
Identifikasi Pos Anggaran yang Dapat Ditunda
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sementara pelaksanaannya. Fokus utama dari langkah ini adalah pada pengeluaran yang dinilai tidak krusial, seperti kegiatan rapat atau perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi.
“Tadinya kita minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” jelas Purbaya.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk dialokasikan pada program-program prioritas atau untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Kajian Pemotongan Gaji Pejabat Kabinet dan Anggota DPR
Sebelumnya, Istana Kepresidenan telah menginisiasi penyusunan kajian mendalam terkait rencana pemotongan gaji para pejabat di Kabinet Merah Putih serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi efisiensi anggaran pemerintah, dengan tujuan utama untuk menjaga defisit anggaran agar tetap berada dalam batas aman, yaitu maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi hal ini kepada awak media setelah mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa (17/3).
“(Pemotongan gaji) sedang kami detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo Hadi, mengindikasikan bahwa proses kajian tersebut masih berlangsung intensif untuk menentukan mekanisme dan besaran yang paling tepat.
Upaya efisiensi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara di tengah berbagai tantangan eksternal. Dengan melakukan penyesuaian pada pos-pos pengeluaran, termasuk potensi pemotongan gaji pejabat, pemerintah berupaya memastikan bahwa anggaran negara dapat dikelola secara lebih bijak dan efektif untuk kepentingan masyarakat luas.
