Prabowo Dorong Transparansi Penuh Program Makan Bergizi Gratis: Masyarakat Diperbolehkan Mengecek dan Memberi Masukan Langsung
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap transparansi penuh dalam pelaksanaan program unggulannya, yaitu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Beliau secara eksplisit menyatakan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak dan kebebasan untuk memeriksa operasional dapur-dapur tersebut. Masyarakat didorong untuk tidak ragu menyampaikan keluhan atau masukan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan dalam program ini.
“Titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya,” ujar Prabowo dalam sebuah keterangan yang dirilis oleh Sekretariat Presiden pada Kamis malam, 19 Maret 2026. Pernyataan ini disampaikan beliau dalam sesi tanya jawab yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dari Rabu malam hingga Kamis dini hari. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah wartawan dan pakar yang diundang.
Selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menekankan bahwa keluhan terkait program makan bergizi gratis dapat disampaikan langsung ke pihak SPPG. “Siapa pun boleh cek (SPPG). Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya. Beliau secara aktif mendorong partisipasi publik, mengajak masyarakat untuk berani melaporkan setiap kekurangan atau masalah yang ditemukan pada SPPG.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” imbau mantan Menteri Pertahanan ini. Beliau meyakini bahwa pengakuan terhadap kekurangan adalah langkah awal untuk perbaikan. Pemerintah, lanjut Prabowo, telah menyediakan berbagai mekanisme pengawasan publik untuk memastikan program berjalan sesuai harapan. Selain pemantauan langsung di lokasi dapur MBG, masyarakat juga dapat memanfaatkan saluran siaga Badan Gizi Nasional (BGN) di nomor 127. Menurut Presiden, transparansi dan keterlibatan aktif dari masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program MBG.
Tantangan dan Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Meskipun demikian, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lepas dari berbagai tantangan dan keluhan yang muncul di tengah masyarakat. Berbagai kasus, mulai dari dugaan keracunan makanan, kondisi dapur yang dinilai kurang higienis, hingga tudingan kurangnya transparansi, kerap menjadi sorotan dari berbagai pihak.
Salah satu kritik keras datang dari Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau menilai program MBG dijalankan tanpa transparansi yang memadai dan bersifat antidemokrasi. Menurut Busyro, pemerintah terlihat memaksakan program ini secara sepihak, dengan birokrasi yang dinilainya buruk, tidak terbuka, dan minim partisipasi publik.
Busyro Muqoddas menambahkan bahwa pola pelaksanaan program yang demikian bukanlah hal baru, melainkan merupakan kelanjutan dari tren yang telah terlihat sejak era mantan Presiden Joko Widodo, dan semakin diperkuat pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Program MBG ini tidak lepas dari kultur politik yang seperti kita rasakan, yang semakin anti-demokrasi, anti-kritik, dan juga anti-hak asasi manusia,” ujar Busyro saat hadir secara daring dalam konferensi pers Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (Kospi) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2026.
Upaya Peningkatan Transparansi Melalui Media Sosial dan Pelabelan
Menanggapi berbagai kritik dan demi meningkatkan akuntabilitas, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah konkret untuk mendorong transparansi program MBG. Salah satu upaya signifikan adalah mewajibkan setiap dapur MBG untuk mengunggah menu makanan yang mereka sajikan ke platform media sosial.
Tidak hanya daftar menu, BGN juga mengharuskan unggahan tersebut mencakup informasi mengenai kandungan gizi dan rincian harga dari setiap sajian. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan tujuan dari kebijakan ini.
“Kalau diwajibkan mengunggah ke media sosial, setidaknya ada efek malu. Pada setiap kemasan juga wajib ada keterangan gizi dan harganya, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” jelas Sony Sanjaya dalam keterangannya kepada pers, Jumat, 6 Maret 2026.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai kualitas dan nutrisi makanan yang disajikan. Dengan adanya informasi yang mudah diakses publik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis dapat terus meningkat, sekaligus memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menyediakan makanan bergizi yang sehat dan aman bagi masyarakat.
