Presiden Prabowo Mengingatkan Jajaran Pemer政府 untuk Menertibkan Birokrasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5), menyampaikan pentingnya menghapus praktik pengawalan ilegal atau backing yang dilakukan aparat terhadap para pengusaha nakal. Hal ini dilakukan agar usaha mereka tidak ditertibkan.
Prabowo menyampaikan bahwa biasanya para pengusaha tersebut memiliki backing. Backing tersebut sering kali berasal dari pihak-pihak tertentu yang memiliki keterlibatan dalam sistem birokrasi. Ia menegaskan bahwa masyarakat juga diminta untuk ikut mengawasi kinerja birokrat dan aparat. Jika ada aparat yang tidak beres, masyarakat bisa melaporkannya tanpa perlu takut.
“Saya minta rakyat merekam video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, cukup video saja, laporan langsung ke saya,” katanya.
Membangun Pemerintah yang Profesional dan Kuat
Prabowo juga mengingatkan jajaran menteri untuk menertibkan para birokrat di bawahnya. Pengalaman puluhan tahun bekerja di pemerintahan membuat sejumlah oknum birokrat menyalahgunakan wewenang mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Ia mengaku tahu akal-akalan birokrat. Ketika presiden memberi perintah, kadang perintah tersebut masih bisa diakali. Entah itu melalui peraturan menteri, peraturan teknis, atau sekadar rekomendasi.
“Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,” kata Prabowo.
Memperhatikan Perilaku Birokrat yang Nakal
Presiden juga mengingatkan para menteri jika birokrat itu sudah memiliki banyak pengalaman karena lama di pemerintahan. Sedangkan jabatan menteri paling lama lima tahun, itu pun kalau di tengah jalan tidak terkena reshuffle. Salah satu contoh akal-akal yang kerap dipakai birokrat nakal adalah meminta tanda tangan pimpinan saat sore hari, saat menteri sudah lelah.
“Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17:30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” kata Prabowo.
Pentingnya Pelayanan Publik yang Unggul
Presiden menegaskan tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah atau birokrasinya lemah. “Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tegas Prabowo.
Inisiatif untuk Membersihkan Birokrasi
Untuk itu, Prabowo mengingatkan jajarannya, termasuk pemerintah daerah, untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk menindak jika ada pelanggaran. “Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” kata Prabowo.
