Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Memicu Perubahan Pola Konsumsi
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang resmi berlaku sejak 18 April 2026 mencapai hampir 50 persen, memicu prediksi pergeseran pola konsumsi masyarakat. Di Bondowoso, harga Pertamax Turbo melonjak ke angka Rp19.400 per liter, membuat manajer SPBU memprediksi adanya migrasi pengguna ke Pertamax biasa.
Pengaruh kenaikan ini juga dirasakan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso yang harus mengelola operasional armada sampah. Dampaknya terasa pada efisiensi anggaran operasional dan penyesuaian rute pengangkutan sampah agar lebih efektif.
Prediksi Migrasi Konsumen
Harga BBM non-subsidi resmi mengalami kenaikan signifikan, di mana Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.900 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite menjadi Rp23.600, dan Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter. Meski kenaikan ini tidak berdampak signifikan terhadap volume penjualan di SPBU-SPBU Bondowoso, karena pangsa pasar BBM tersebut tergolong sedikit, tetapi prediksi migrasi konsumen tetap terjadi.
Pengawas SPBU Kembang, Adista Prabudi, menyatakan bahwa kenaikan harga ini tidak memengaruhi pola pembelian secara drastis karena pembelinya memang sedikit. “Tidak berpengaruh besar karena pembelinya memang sedikit, kami hanya menyediakan stok saja,” ujarnya.
Sementara itu, Manajer SPBU Tamansari, Jagir, menyebutkan permintaan Pertamax Turbo dan Dexlite memang tidak terlalu tinggi. Namun, pihaknya memprediksi akan ada pergeseran konsumsi dari pengguna Pertamax Turbo ke Pertamax biasa.
Anggaran Dinas Mulai Diperketat
Meski penjualan di SPBU cenderung stabil, kenaikan harga ini mulai dirasakan dampaknya oleh sektor perkantoran, pelayanan publik yang menggunakan kendaraan pelat merah, serta pelaku usaha. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso menjadi salah satu instansi yang terdampak langsung karena memiliki delapan armada pengangkut sampah yang diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi setiap hari.
Kepala DLH Bondowoso, Henry Kurniawan, menjelaskan kenaikan ini tentu memengaruhi biaya operasional harian. “Dampak utama terasa pada efisiensi anggaran operasional,” ujarnya. Pihaknya akan melakukan langkah optimasi seperti penyesuaian rute agar lebih efektif dan memastikan kondisi mesin armada selalu prima.
Sofie Adie Kurniawati, Kepala Bagian Umum Pemkab Bondowoso, menambahkan bahwa kenaikan yang mencapai hampir 50 persen ini otomatis memengaruhi pengeluaran. Anggaran BBM yang semula dialokasikan untuk dua bulan, kini kemungkinan hanya cukup untuk 1 hingga 1,5 bulan saja. “Semua kendaraan pelat merah wajib menggunakan BBM non-subsidi,” terangnya.
Sebagai solusi sementara, pihaknya mengapresiasi kebijakan efisiensi seperti penggunaan sepeda manual untuk jarak dekat dan penerapan WFH.
Tren Positif Pengguna Kereta Api
Di sisi lain, pengguna transportasi massal Kereta Api (KA) di Stasiun Mojokerto meningkat signifikan pada triwulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, periode Januari-Maret 2026 telah melayani 98.027 pelanggan atau naik 16 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 84.177 pelanggan.
Peningkatan ini diprediksi bakal terus berlanjut menyusul kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang berpotensi membuat masyarakat beralih ke moda transportasi umum. Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengonfirmasi kinerja positif tersebut.
Dari total pelanggan, tercatat sebanyak 48.168 pelanggan berangkat dan 49.859 pelanggan tiba di Stasiun Mojokerto. “Peningkatan jumlah pelanggan di Stasiun Mojokerto Triwulan I 2026 menunjukkan kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat,” cetusnya.
Mahendro menambahkan, KAI berkomitmen terus menghadirkan layanan yang fokus pada pelanggan, mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. “Kami optimistis tren positif di Stasiun Mojokerto (kenaikan pelanggan) akan terus berlanjut,” tukasnya.
