Pembentukan Satgas MBG di Bondowoso untuk Memperkuat Pengawasan dan Penanganan Aduan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 23 kecamatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat penanganan aduan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Dalam pembentukan Satgas ini, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) di setiap kecamatan akan terlibat secara aktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menangani laporan atau keluhan yang masuk secara lebih cepat dan tepat.
Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menjelaskan bahwa pembentukan Satgas di tingkat kecamatan diperlukan seiring meningkatnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Saat ini, dari total kuota sekitar 117 dapur SPPG di Bondowoso, sebanyak 69 dapur telah mulai beroperasi.
“Mungkin dulu SPPG masih belum banyak, jadi pengaduan bisa langsung di kabupaten,” ujar As’ad saat dikonfirmasi.
Pengawasan MBG yang Lebih Efektif
Menurut As’ad, jika pengawasan hanya dilakukan di tingkat kabupaten, maka pengendalian pelaksanaan program MBG dikhawatirkan kurang efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah memutuskan membentuk Satgas di setiap kecamatan agar pengawasan lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan sistem ini, laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG diharapkan bisa ditangani lebih cepat dan tepat. Selain pengawasan program, Satgas MBG kecamatan juga akan didorong untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan bagi dapur SPPG dengan melibatkan petani lokal Bondowoso.
As’ad mengaku masih menemukan sejumlah bahan pangan untuk dapur MBG yang dipasok dari luar daerah. Ia berharap semua SPPG tidak hanya suppliernya dari Bondowoso, tetapi barangnya juga dari dalam daerah.
“Kalau bisa yang dipakai adalah hasil dari yang tumbuh di Bondowoso, petani Bondowoso,” katanya.
Manfaat Ekonomi dari Penggunaan Bahan Lokal
Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya petani di daerah tersebut. Dengan demikian, program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal.
Bahan yang Belum Tersedia Tetap Didatangkan dari Luar
Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka kemungkinan pasokan bahan pangan dari luar daerah apabila komoditas tersebut belum dapat diproduksi di Bondowoso. Salah satu contohnya adalah susu yang masih harus didatangkan dari luar wilayah.
Selain ketersediaan bahan, kualitas produk juga harus memenuhi standar kebutuhan dapur SPPG. “Kami ingin dibantu sehingga dipermudah,” tambah As’ad.
Keterlibatan Petani Lokal dalam Rantai Pasok
Pemkab Bondowoso mendorong bahan pangan dapur MBG dipasok dari petani lokal Bondowoso. Dengan melibatkan petani lokal, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan petani di daerah.
Tidak hanya itu, penggunaan bahan pangan lokal juga dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Keberlanjutan Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso dirancang untuk memberikan akses layanan makan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya Satgas di tingkat kecamatan, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pemkab juga terus berupaya untuk memastikan bahwa seluruh dapur SPPG yang beroperasi mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan makanan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, program MBG di Bondowoso diharapkan dapat menjadi model yang sukses dan berdampak positif bagi masyarakat.
