Skandal ‘Pajak THR’ Ilegal Guncang Cilacap: Uang Tunai dalam Tas Jinjing Terbongkar di KPK
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak menjadi pusat perhatian pada Sabtu malam, 14 Maret 2026. Suasana riuh tercipta saat deretan tas jinjing berwarna putih polos, yang ternyata berisi uang tunai, dipamerkan sebagai barang bukti. Tas-tas ini bukan sekadar wadah biasa, melainkan menjadi saksi bisu dari sebuah skandal besar yang dijuluki “Pajak THR” ilegal. Skema ini diduga telah dirancang secara sistematis oleh Bupati Cilacap periode 2025–2030, Syamsul Auliya Rachman, tepat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Meja konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada malam itu dipenuhi oleh tumpukan tas jinjing kertas yang masing-masing terisi penuh dengan uang tunai.
Kode Rahasia di Balik Tas Jinjing
Salah satu barang bukti yang paling mencolok pada malam itu adalah deretan goodie bag putih polos. Keunikan tas-tas ini terletak pada label atau tag berwarna senada yang diikatkan pada tali pegangannya. Label tersebut ternyata memiliki fungsi krusial, bukan sekadar hiasan. Label ini difungsikan untuk menuliskan kode penerima aliran dana.
Dalam salah satu bukti visual yang disajikan, terlihat sebuah label putih yang dibubuhi angka “1” yang ditulis tangan menggunakan tinta biru. Angka ini diduga kuat merupakan kode identitas untuk memastikan bahwa “jatah” Tunjangan Hari Raya (THR) tidak tertukar saat didistribusikan kepada pihak-pihak eksternal. Di samping tas-tas tersebut, tampak tumpukan uang pecahan Rp100.000 (berwarna merah) dan Rp50.000 (berwarna biru) yang masih terikat rapi dengan pita bank.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan lebih lanjut, “Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik (BBE), serta uang tunai senilai Rp610 juta. Uang-uang tersebut di antaranya sudah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal.”
Gerbong Pejabat Terseret dalam Pusaran ‘Setoran Paksa’
Skandal ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, melainkan menyeret “gerbong” pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dari total 27 orang yang diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan di Cilacap, sebanyak 13 orang di antaranya langsung digiring ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Ke-13 orang ini mencakup pimpinan daerah, sekretaris daerah, hingga jajaran direktur rumah sakit.
Diduga kuat, Bupati Syamsul tidak bekerja sendirian dalam merancang skema ilegal ini. Ia disebut-sebut memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sadmoko Danardono untuk bertindak sebagai koordinator utama. Sadmoko kemudian dibantu oleh “trio asisten” daerah untuk memastikan setiap unit kerja menyetorkan “upeti” sesuai dengan target total yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp750 juta.
Berikut adalah daftar lengkap 13 pejabat yang digiring ke Jakarta terkait kasus ini:
- Tersangka Utama (Langsung Ditahan):
- Syamsul Auliya Rachman – Bupati Cilacap (Diduga sebagai inisiator ‘Pajak THR’).
- Sadmoko Danardono – Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap (Bertindak sebagai Koordinator Lapangan).
- Sumbowo – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra.
- Ferry Adhi Dharma (FER) – Asisten II Bidang Ekonomi (Diduga sebagai Penyimpan Barang Bukti).
- Budi Santoso – Asisten III Bidang Administrasi Umum.
- Hasanudin – Plt Direktur RSUD Cilacap.
- Rochman – Kepala Satpol PP Cilacap.
- Wahyu – Kepala Dinas PUPR.
- Sigit – Kepala Dinas Pertanian.
- Paiman – Kepala Dinas Pendidikan.
- Bambang – Kepala Dinas PSDA.
- Rosalina – Kepala Bidang Tata Ruang.
- Wahyu Indra – Kepala Bidang Irigasi.
Target dari Dinas Hingga Puskesmas, Ada Ruang Negosiasi
Modus operandi yang dijalankan dalam skandal ini terbilang sangat berani dan terstruktur. Awalnya, setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipatok untuk menyetor dana antara Rp75 juta hingga Rp100 juta. Namun, KPK menemukan adanya ruang “negosiasi” bagi instansi yang merasa keberatan atau tidak sanggup memenuhi target tersebut.
“Jika ada perangkat daerah yang tidak sanggup memenuhi target, mereka diminta melapor untuk menyesuaikan nominal setoran,” jelas Asep Guntur.
Akibatnya, pungutan ilegal ini merembet hingga ke unit-unit terkecil, termasuk Puskesmas, dengan setoran yang mulai dari Rp3 juta. Menariknya, sebagian dari uang yang dipamerkan malam itu merupakan uang “setoran segar” yang baru saja diterima di ruang kerja FER sebelum akhirnya disita oleh tim penyidik KPK. Hal ini menunjukkan betapa masifnya praktik pungutan liar ini berjalan di saat yang bersamaan dengan mendekatnya perayaan hari raya.
Ancaman Hukuman bagi Pelaku
Atas perbuatannya, KPK menjerat Bupati Syamsul dan Sekda Sadmoko dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Buntut dari skandal “Pajak THR” ilegal ini, keduanya secara resmi mengenakan rompi oranye dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 14 Maret hingga 2 April 2026. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dalam setiap lini pemerintahan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi.
