PALANGKA RAYA, .CO –
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) telah mengambil langkah nyata dalam upaya mencegah praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap aman dan terdistribusi secara merata kepada masyarakat.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan BBM. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan memanggil pihak Pertamina serta membentuk tim khusus untuk mengantisipasi potensi penimbunan. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kelangkaan semu yang dapat menyebabkan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Selain itu, Pemprov Kalteng juga melibatkan unsur TNI dan Polri dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan bisa menutup celah terjadinya praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. Gubernur menegaskan bahwa jika ada indikasi penimbunan dan bisa dibuktikan, pihaknya siap memberikan hadiah sebesar Rp7,5 juta. Namun, hal tersebut harus disertai bukti yang jelas, bukan sekadar laporan tanpa dasar.
Menurutnya, praktik penimbunan sangat berpotensi menciptakan kelangkaan semu yang berujung pada antrean panjang di SPBU. Kondisi ini dinilai bisa mengganggu aktivitas masyarakat serta stabilitas distribusi energi di daerah. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan, tentunya disertai bukti yang jelas.
Gubernur juga menegaskan bahwa dirinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran dalam tata kelola distribusi BBM. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah signifikan, termasuk memanggil Pertamina, menyurati, dan membentuk tim. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM.
Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalteng antara lain:
- Pembentukan tim khusus untuk mengawasi distribusi BBM.
- Kerja sama dengan pihak Pertamina dalam memastikan pasokan BBM stabil.
- Melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan distribusi BBM di lapangan.
- Memberikan insentif bagi masyarakat yang melaporkan indikasi penimbunan dengan bukti jelas.
- Mengingatkan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam menjaga kestabilan pasokan BBM.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Kalteng berharap distribusi BBM di wilayahnya tetap lancar dan masyarakat tidak lagi menghadapi kendala dalam memperoleh bahan bakar. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan kondisi ini bisa terjaga dalam jangka panjang.
