Langkah pertama Zohran Mamdani setelah dilantik sebagai Wali Kota New York yang baru bukanlah duduk di kantor mewah, melainkan langsung turun ke lapangan. Tujuannya adalah sebuah kompleks apartemen yang sedang menghadapi gugatan pailit. Di sana, Mamdani menegaskan posisinya yang kuat untuk membela ribuan penyewa, menuntut jaminan hak-hak mereka sebagai tenant, dan mengumumkan intervensi hukum dari pemerintah kota.
Dalam kesempatan yang sama, Zohran Mamdani mengumumkan pembentukan dinas baru yang didedikasikan untuk perlindungan tenant. Jabatan kepala dinas ini dipercayakan kepada Cea Weaver, seorang aktivis hak-hak penyewa yang berlatar belakang perencanaan kota. Weaver, yang terharu dengan penunjukannya, merupakan sosok yang dikenal berdedikasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Perusahaan properti yang menghadapi proses pailit tersebut adalah Pinnacle, sebuah entitas besar yang mengelola sekitar 50 blok apartemen di New York, menampung lebih dari 5.000 penyewa. Mayoritas penyewa ini berasal dari kalangan pekerja, seperti sopir, pegawai toko, dan pekerja sektor informal lainnya.
Pinnacle mengajukan pailit sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran utang yang besar kepada bank. Perusahaan ini mengeluhkan tingginya suku bunga bank dan ketidakmampuannya menaikkan tarif sewa apartemen. Keluhan ini semakin menguat mengingat salah satu program unggulan Zohran Mamdani sebagai wali kota baru adalah membekukan tarif sewa apartemen yang dianggap sudah terlalu tinggi dan memberatkan. Dengan kondisi tersebut, prospek bisnis penyewaan apartemen di New York terlihat suram di mata Pinnacle.
Fenomena inflasi di Amerika Serikat belakangan ini dikaitkan dengan “inflasi akibat kerakusan pengusaha”. Tekanan untuk terus meningkatkan harga saham mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang pada akhirnya memicu inflasi.
Namun, New York tampaknya akan bergerak ke arah yang lebih progresif atau “kiri”. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tiga pejabat inti di New York memiliki latar belakang politik kiri. Ketiga tokoh ini, yang dilantik bersamaan, memiliki latar belakang agama yang berbeda pula, menunjukkan keragaman yang menjadi kekuatan kota metropolitan ini.
Tiga Serangkai Kiri di New York
Zohran Mamdani (Islam)
- Menjabat sebagai Wali Kota New York.
- Mengucapkan sumpah jabatan menggunakan kitab suci Al-Quran.
- Program utamanya mencakup perlindungan penyewa dan pengendalian kenaikan tarif sewa.
Jumaane Williams (Kristen)
- Menjabat sebagai Advokat Rakyat (Public Advocate).
- Bertugas membela hak-hak warga kota yang kurang mendapat perhatian dan menjadi penampung keluhan masyarakat.
- Memiliki kewenangan yang lebih kuat dibandingkan ombudsman, bahkan dapat menggantikan wali kota jika berhalangan tetap.
- Mengucapkan sumpah jabatan dengan kitab suci Alkitab (Injil).
Mark D. Levine (Yahudi)
- Menjabat sebagai Comptroller.
- Memiliki tugas krusial dalam mengontrol penggunaan seluruh anggaran pemerintah kota.
- Mengucapkan sumpah jabatan dengan kitab suci Taurat.
Sistem Kontrol yang Kuat
Ketiga pejabat ini dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kemampuan untuk saling mengontrol, namun tidak dapat saling memecat. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan wali kota, terutama dalam hal keuangan, diawasi secara ketat.
Di Indonesia, peran seorang comptroller dapat disamakan dengan gabungan fungsi Menteri Keuangan, Inspektur Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan comptroller di New York memiliki kekuasaan yang sangat signifikan, bahkan melebihi sekadar menteri keuangan.
Seorang comptroller memiliki kewenangan untuk:
- Menghentikan proyek yang dinilai menggunakan dananya secara tidak baik.
- Menyetujui pencairan dana untuk proyek-proyek baru.
- Mengesahkan kontrak proyek.
- Mengawasi penggunaan dana pensiun kota New York secara ketat.
Dana pensiun kota New York termasuk yang terbesar di dunia, mencapai USD 250 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun. Dana ini dikelola untuk para guru, polisi, petugas pemadam kebakaran, dan pegawai pemerintah kota. Pengawasan ketat dari comptroller bertujuan untuk mencegah kasus-kasus penyelewengan dana seperti yang pernah terjadi di Asabri, Taspen, dan Jiwasraya di Indonesia.
Asal Usul Kata “Comptroller”
Istilah “comptroller” sendiri memiliki sejarah yang menarik. Meskipun terdengar mirip dengan “controller”, penulisan “comptroller” sangat penting dan memiliki implikasi hukum. Kesalahan penulisan menjadi “controller” dapat membuat dokumen menjadi tidak sah secara hukum.
Asal usul istilah ini diyakini berasal dari bahasa Prancis, “compt roller”, yang merujuk pada tindakan menyusuri atau memeriksa gulungan kertas catatan keuangan untuk verifikasi. Dalam konteks pemerintahan, “comptroller” adalah istilah resmi yang setara dengan “controller” dalam sektor swasta.
Dengan sistem pengawasan yang terstruktur ini, Zohran Mamdani akan berada di bawah kendali ketat dari Jumaane Williams dalam hal kualitas layanan publik, dan dari Mark D. Levine dalam hal pengelolaan keuangan dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pemerintahan, bahkan tanpa perlu merujuk pada keyakinan atau doktrin agama tertentu, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang sangat teratur dan patuh pada aturan.
