Percepatan Pembukaan Sekolah Rakyat: Akses Pendidikan untuk Masyarakat Prasejahtera Semakin Terbuka Lebar
Pemerintah gencar mempercepat realisasi penambahan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perluasan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera dalam kurun waktu yang singkat. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa penambahan Sekolah Rakyat ini berada di luar tahapan pengembangan yang telah berjalan sebelumnya, menunjukkan komitmen ekstra dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang mendesak.
Salah satu lokasi strategis yang kini tengah dalam proses persiapan adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) milik Kementerian Perhubungan, yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Peninjauan langsung terhadap calon lokasi ini dilakukan pada Sabtu, 28 Maret 2026, untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kelayakan operasional.
“Yang sekarang sedang kita survei ini adalah tambahan. Jadi, ini berada di luar tahap satu, tahap dua, maupun tahap tiga pengembangan yang sudah ada. Ada perintah langsung dari Bapak Presiden Prabowo untuk penambahan Sekolah Rakyat ini, yang harus kita laksanakan bersama-sama. Beliau meminta agar Sekolah Rakyat ini sudah harus beroperasi pada bulan April,” ujar Agus Jabo saat meninjau PPSDMAP di Kabupaten Bogor.
Perkembangan Tahapan Sekolah Rakyat
Penambahan Sekolah Rakyat ini berfungsi sebagai pelengkap dari tahapan pengembangan yang telah diinisiasi sebelumnya. Secara rinci, tahapan pengembangan Sekolah Rakyat meliputi:
- Tahap Pertama: Pemerintah telah berhasil mengembangkan rintisan Sekolah Rakyat di 166 titik, dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada dan tersedia.
- Tahap Kedua: Tahap ini berfokus pada pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, memberikan fondasi yang lebih kokoh untuk keberlanjutan pendidikan.
- Tahap Ketiga: Tahap ini melibatkan penyiapan sekitar 100 titik tambahan, yang terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak wilayah.
Penambahan Sekolah Rakyat yang kini sedang dikejar target April 2026 ini merupakan upaya percepatan yang mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas milik berbagai kementerian dan lembaga negara.
Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Percepatan
Dukungan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat proses ini. Kemenhub bersedia menyediakan sejumlah institusi pendidikan yang selama ini digunakan untuk pelatihan, agar dapat segera difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah, dalam proses ini, ternyata Kementerian Perhubungan memberikan dukungan dengan menyediakan tempat-tempat yang selama ini digunakan untuk pelatihan. Nantinya, tempat-tempat tersebut akan dialihfungsikan untuk Sekolah Rakyat,” ungkap Agus Jabo.
Prinsip utama yang dipegang dalam percepatan ini adalah fungsionalitas. Prioritas utama adalah penyediaan fasilitas esensial seperti ruang kelas, asrama, dan tempat makan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai. Sarana pendukung lainnya akan dilengkapi secara bertahap seiring berjalannya proses pendidikan.
“Yang terpenting adalah ketersediaan ruang kelas, asrama, dan tempat makan. Fasilitas lainnya bisa menyusul dan disesuaikan seiring dengan berjalannya proses belajar mengajar,” tegas Agus Jabo.
Asesmen Kelayakan dan Potensi Lokasi
Proses asesmen kelayakan lokasi tetap menjadi prioritas untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar. Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis, Essy Asiah, menilai bahwa lokasi PPSDMAP Kemenhub secara umum sangat layak untuk dijadikan Sekolah Rakyat.
“Secara arsitektur, ini hanya memerlukan pembenahan kecil. Kami yakin dalam waktu dua minggu, lokasi ini sudah sangat siap. Mungkin hanya ada beberapa kerusakan kecil seperti retakan atau plafon yang perlu diperbaiki. Secara prinsip, lokasi ini bisa digunakan untuk operasional pada bulan April,” ujar Essy Asiah.
PPSDMAP memiliki luas lahan sekitar 11 hektar, dengan potensi pemanfaatan yang signifikan. Fasilitas yang tersedia meliputi:
- Lima ruang kelas.
- Asrama yang mampu menampung ratusan siswa.
- Ruang makan.
- Fasilitas olahraga.
- Mushola di Gedung A dan Gedung Auditorium.
Kepala PPSDMAP, Ali Fikri, menjelaskan lebih lanjut mengenai kapasitas asrama. “Nanti bisa tersedia total 76 kamar. Jika diisi 2 orang per kamar, berarti dapat menampung 152 siswa. Jika 4 orang per kamar, kapasitasnya bisa lebih dari itu. Termasuk ruang makan di lantai 1 dan lobby yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang guru,” papar Ali Fikri.
Dalam peninjauannya, Agus Jabo beserta jajaran pejabat terkait meninjau langsung Asrama A dan Auditorium. Peninjauan mencakup kamar tidur, ruang makan, ruang kelas, hingga lapangan yang dapat difungsikan sebagai area serbaguna.
Kunjungan ke Tagana Centre Kemensos
Usai meninjau PPSDMAP, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melanjutkan kunjungan ke lokasi calon Sekolah Rakyat lainnya, yaitu di Tagana Centre Kementerian Sosial (Kemensos) yang berlokasi di Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
Di lokasi Tagana Centre, yang memiliki luas bangunan mencapai 4.280,25 meter persegi, rombongan meninjau berbagai fasilitas seperti lapangan, ruang makan, asrama, aula, hingga ruang kantor. Sekolah Rakyat di lokasi ini ditargetkan mampu menampung 100 siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan masing-masing jenjang memiliki dua rombongan belajar.
Kunjungan ini didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Wida Nurfaida; Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis KemenPU, Essy Asiah; serta Kepala Biro Umum Kemensos, Salahuddin Yahya. Kehadiran berbagai pejabat dari kementerian terkait menunjukkan sinergi dan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Percepatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
