Pemkot Bekasi Tunggu Kejelasan Bantuan Pusat untuk Pembangunan Flyover Bulak Kapal
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan Flyover Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur. Proyek ini menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan keselamatan lalu lintas, khususnya di perlintasan kereta api yang sering menjadi titik rawan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima arahan lebih lanjut mengenai skema bantuan percepatan infrastruktur yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Sekretariat Negara terkait bagaimana bantuan tersebut akan disalurkan.
“Setelah kemarin ada statement dari pak presiden mau ada percepatan infrastruktur. Memang saat ini masih menunggu skema bantuan presidennya seperti apa nih, apakah lewat Kemenhub atau langsung ke daerah, kami masih menunggu tindak lanjut dari Setneg,” kata Idi di kawasan Plaza Pemkot Bekasi, Senin (11/5/2026).
Rencana Anggaran dari Pemprov Jabar
Sebelum adanya rencana percepatan dari pusat, proyek Flyover Bulak Kapal telah direncanakan secara mandiri. Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk proyek tersebut. Sementara sisa kebutuhan anggaran rencananya akan dilelang pada perubahan anggaran dan ditargetkan rampung pada 2027 mendatang.
“Memang sebelum ada kecelakaan, rencana kita tahun ini dari provinsi Rp 20 miliar, baru nanti perubahan dilelang sisanya, 2027 selesai,” jelasnya.
Namun, dengan adanya sinyal percepatan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi memilih menunggu kepastian bantuan tersebut sebelum melanjutkan tahapan berikutnya. Jika nantinya persoalan Bantuan Presiden (Banpres) rampung dan tersalurkan untuk Flyover Bulak Kapal, maka alokasi anggaran daerah berpotensi dialihkan untuk proyek lainnya.
“Namun karena ada statement dari pusat mau ada percepatan, provinsi sama kami nunggu dulu bantuannya seperti apa. Kalau emang itu jadi ke Bulak Kapal berarti kan anggaran Bulak Kapal kita geser ke bulan-bulan,” tuturnya.
Koordinasi Lintas Kementerian
Terkait kepastian realisasi percepatan proyek, Idi mengaku hingga kini pihaknya hanya sebatas melakukan koordinasi lintas kementerian. Pemkot Bekasi pun berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan sudah ada kejelasan dari pemerintah pusat.
“Kami daerah hanya menanyakan. Kami udah rapat dua kali, pak wali sampaikan baru Kamis kemarin. Dari Kemenkeu, Kemen Infrastruktur, udah naik level, belum ada arahan. Semoga 1-2 minggu udah ada kabar,” ujarnya.
Peran Presiden dalam Percepatan Infrastruktur
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa banyak lintasan kereta api yang tidak dijaga dengan baik. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan merealisasikan pembangunan flyover di sejumlah titik.
“Pemda Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena bekasi juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting dan mendesak, jadi saya sudah setujui dibangun Flyover langsung oleh bantuan presiden,” kata Prabowo di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa di sejumlah wilayah Jawa, terdapat 1.800 titik yang memiliki kondisi serupa. “Saya sudah perintahkan segera, kami akan segera memperbaiki semua, apakah akan dilakukan pos jaga atau gimana nanti pelaksanaan akan kami tunju,” jelasnya.
Prabowo menegaskan bahwa pihaknya memperhitungkan hampir Rp 4 triliun demi keselamatan masyarakat. “Kami sangat penting dan perlu dan sekarang saat nya sudah berapa puluh tahun belum dilaksanakan jadi sekarang dilaksanakan,” tutupnya.
