BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana perubahan besar-besaran terhadap struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi tersebut. Langkah ini akan dimulai pekan depan dengan menggabungkan seluruh BUMD menjadi satu sistem super holding, kecuali Bank Jabar Banten (BJB).
Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menghentikan praktik BUMD hantu yang hanya memiliki nama tanpa aktivitas nyata. Dedi menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan MoU antara semua BUMD di Jawa Barat. Setelah itu, seluruh BUMD akan digabungkan menjadi satu BUMD, sementara BJB tetap berdiri sendiri.
“Sekarang kondisinya berantakan. Tapi nanti hanya ada dua, yaitu BJB dan satu BUMD holding. Ini akan lebih efisien,” ujarnya dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis.
Dedi menegaskan bahwa konsep ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diterapkan di tingkat nasional. Ia menilai konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset strategis daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini tidak memberikan keuntungan nyata bagi kas daerah.
Salah satu contoh inefisiensi yang ia temukan adalah skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan nilai mencapai Rp 350 juta per unit setiap tahunnya.
“Itu dalam satu tahun menghabiskan lebih dari Rp11 miliar. Saya coret sekarang karena bodohnya luar biasa. Namun, BUMD tersebut sampai sekarang tidak punya uang. Pendapatan sebesar Rp11 miliar itu justru dibuat anak perusahaan baru untuk kamuflase agar uangnya lari,” ucap Dedi.
Ia juga menyindir fenomena pimpinan perusahaan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun gagal mengelola risiko finansial secara benar. Dedi merujuk pada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu.
“Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol,” ujarnya.
Poin paling krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik. Dedi menyatakan bahwa jabatan direksi atau komisaris tidak akan digunakan sebagai tempat penampungan bagi tim sukses yang membantunya saat pemilihan.
Menurutnya, pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas karena orientasi perusahaan adalah finansial, bukan politik.
Melalui super holding ini, Pemprov Jabar menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hilirisasi ekonomi daerah guna memberikan kontribusi nyata bagi APBD Jawa Barat.
“Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu,” tuturnya.
