Progres Pembangunan Gedung Permanen Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan
Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berjalan dengan progres yang cukup signifikan. Pemerintah pusat menargetkan bahwa gedung tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, yang akan dimulai pada Agustus mendatang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel, Abdul Malik Faisal, menyampaikan bahwa saat ini sebagian besar progres pembangunan telah melampaui 50 persen. Ia menjelaskan bahwa tahap II pembangunan SR di sembilan lokasi memiliki rata-rata progres di atas 50 persen per 17 Mei lalu.
Berikut adalah progres pembangunan di beberapa lokasi:
- Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap): 69,9 persen
- Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo: 65,17 persen
- Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone: 64,74 persen
- Kelurahan Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja: 47,9 persen
- Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng: 49,5 persen
- Jl Poros Barru – Parepare, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Raja, Kabupaten Barru: 68,17 persen
- Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai: 68,67 persen
- Pa’rappunganta, Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar: 69,11 persen
- GOR Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar: 69,16 persen
Abdul Malik Faisal mengatakan bahwa seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini akan berakhir pada Juni 2026. Menurutnya, progres saat ini sudah melebihi 70 persen dan diperkirakan akan mencapai 100 persen pada akhir Juni. “Finishing tidak membutuhkan waktu lama karena proses konstruksi sudah selesai,” jelasnya.
Anggaran dan Pelaksana Pembangunan
Pemerintah pusat mengalokasikan total Rp 2,3 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Sulsel, yang dibagi dalam dua paket.
- Paket satu senilai Rp 1,2 triliun mencakup Sidrap, Wajo, Soppeng, Tana Toraja, dan Barru.
Pelaksana konstruksi adalah PT Waskita Karya, sebuah BUMN.
Paket dua senilai Rp 972 miliar mencakup Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone.
- Pelaksana konstruksi adalah PT Nindya Karya, BUMN lainnya.
Pandangan dari Ketua Dewan Pendidikan Sulsel
Prof Arismunandar, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini harus diimbangi dengan upaya penguatan ekonomi keluarga agar dampaknya bisa bertahan jangka panjang.
“Harus ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan ATS di Sulsel. Integrasi SR dengan penguatan ekonomi sangat penting,” ujarnya.
Menurut Prof Arismunandar, program SR bisa membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ia menyarankan adanya pelatihan keterampilan hidup, bantuan modal, dan penempatan kerja bagi orang tua yang menganggur sebagai langkah strategis.
Masa Depan Sekolah Rakyat
Dengan progres yang terus meningkat dan dukungan dari pemerintah pusat serta BUMN, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka ATS di Sulsel. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai pihak terkait.
