Dampak Perlambatan Industri Nikel pada Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang
Perlahan tapi pasti, perlambatan industri nikel mulai menunjukkan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang. Pedagang kecil, kontraktor lokal, hingga para pengusaha warung dan sopir hauling mengalami penurunan omzet dan kesulitan dalam menjalankan aktivitas usaha mereka. Keresahan ini semakin nyata setelah banyak perusahaan tambang melakukan pemangkasan produksi atau bahkan menghentikan operasi sementara.
Di wilayah Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang. Hal ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga pada keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan dari aktivitas tambang. Bahkan, masyarakat di daerah lain seperti Kolaka, Sulawesi Tenggara, turut merasakan dampaknya dengan melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta aktivitas tambang kembali berjalan.
Peran Pemerintah dalam Menangani Krisis Industri Nikel
Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, menyampaikan bahwa pemerintah sering kali hanya berbicara tentang nasionalisme dan kedaulatan sumber daya alam, tetapi tidak memberikan dukungan yang nyata kepada perusahaan nasional yang berupaya membangun smelter dengan modal sendiri. Ia menilai bahwa ketika ada perusahaan yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat, dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin dan tidak peduli.
Ihwan juga menyoroti bahwa tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global membuat banyak perusahaan mengalami stagnasi. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu. Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.
Dampak Sosial dari Kebijakan Produksi Nasional
Menurut Ihwan, pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global hanya terlihat sebagai angka statistik di Jakarta. Namun, bagi masyarakat di lingkar tambang, hal ini berarti cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah, rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan.
Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat kawasan tambang. Menurutnya, kebijakan ini justru meningkatkan beban hidup masyarakat yang sudah kesulitan akibat perlambatan industri.
Keterbatasan Perusahaan Nasional dalam Menghadapi Tekanan Pasar
Ihwan menyoroti posisi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dinilai paling rentan menghadapi tekanan industri. Contohnya, Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka, sebagai perusahaan nasional yang berupaya bertahan di tengah dominasi modal asing. Perusahaan asing memiliki bantalan modal global, akses pembiayaan internasional, serta rantai pasok lintas negara yang membuat mereka lebih kuat menghadapi tekanan pasar.
Sebaliknya, perusahaan nasional justru bertarung menghadapi tantangan jauh lebih berat karena harus menjaga keberlangsungan operasional di tengah tekanan industri dan minimnya perlindungan negara. Nasionalisme akhirnya terdengar seperti slogan yang kehilangan keberpihakan.
Potensi Ironi dalam Hilirisasi Indonesia
Ihwan mengingatkan bahwa jika perusahaan nasional terus melemah dan masyarakat lingkar tambang ikut terdampak, tetapi pemain asing tetap bertahan dengan kekuatan modalnya, maka sejarah akan mencatat ironi paling pahit dalam hilirisasi Indonesia. Negara terlalu sibuk meneriakkan “Merah Putih”, tetapi gagal menjaga rakyat dan industri nasional yang benar-benar sedang memikulnya. Gagal menjaga Merah Putih-nya sendiri.
Kebijakan Produksi Nikel yang Disengaja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, turun signifikan dari produksi dalam RKAB tahun lalu sebanyak 379 juta ton. Pemangkasan ini disebut pemerintah sebagai upaya mengatrol harga komoditas tambang andalan Indonesia.
