JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pengembangan proyek Trans Railway Sumatra atau jalur kereta Trans Sumatra dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Menhub menjelaskan bahwa pemerintah sedang mencari berbagai skema pembiayaan alternatif untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.
“Kita tentu harus berinovasi. Kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN,” ujar Menhub.
Pemerintah akan mengedepankan inovasi pembiayaan agar pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN. Dudy menegaskan bahwa pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.
“Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector),” tambahnya.
Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini akan kita matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien, khususnya di luar Jawa,” kata Menhub.
Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Jawa.
Bobby mengaku pihaknya segera melakukan kajian terkait proyek pengembangan jalur kereta api tersebut bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, termasuk Kementerian Perhubungan.
“Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan,” ujar Bobby ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/6/2026).
Bobby menjelaskan bahwa pengembangan jaringan rel kereta di Sumatra dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Sumatra.
Adapun kebutuhan pendanaan proyek tersebut ditaksir mencapai sekitar 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 350 triliun. “Kalau totalnya itu (dana yang dibutuhkan pembangunan jaringan kereta Trans Sumatra), bisa sekitar 20-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 350 triliun dari ujung ke ujung,” jelas Bobby.
Menurut Bobby, saat ini jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh. KAI menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai prioritas utama dalam tahap awal proyek Trans Sumatra tersebut.
