Sarasehan Lingkungan dan Kehutanan di Bandung: Mencari Solusi untuk Krisis Ekologi Jawa Barat
Bandung – Kaukus Ketokohan Jawa Barat menggelar Sarasehan Lingkungan dan Kehutanan dengan tema “Darurat Ekologi Jawa Barat: Alih Fungsi Hutan, Krisis Sampah, dan Tata Kelola Publik” di Grand Asrilia Hotel, Jalan Pelajar Pejuang 45 No.123, Kota Bandung, pada Jumat (5/6/2026). Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menjadi wadah dialog berbagai kalangan untuk membahas persoalan lingkungan yang semakin kompleks di Jawa Barat.
Tokoh Lingkungan Jawa Barat, Eka Santosa, membuka kegiatan melalui pengantar sarasehan bertajuk “Refleksi Hari Lahir Pancasila dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Amanah Budaya dan Kebangsaan dalam Menjaga Alam Tatar Sunda.” Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal Sunda sebagai landasan moral dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Menurut Eka Santosa, persoalan lingkungan yang dihadapi Jawa Barat saat ini membutuhkan langkah konkret dan keberanian mengambil keputusan strategis, khususnya terkait penanganan sampah. Dari hasil sarasehan ini muncul sejumlah rekomendasi, salah satunya mengakomodasi aspirasi agar TPA Legok Nangka di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung, segera dioperasikan. Legok Nangka sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun, sehingga perlu segera dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah.
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan agar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dihentikan operasionalnya secara bertahap dan dikembalikan menjadi kawasan hutan. TPA Sarimukti sudah digunakan cukup lama dan jangan terus diperluas. Kawasan tersebut sebaiknya dikembalikan sesuai fungsi ekologisnya sebagai kawasan hutan.
Eka menambahkan, pemerintah pusat dapat mengambil alih sementara pengelolaan TPA guna mempercepat penyelesaian masalah sampah yang saat ini masih menjadi persoalan serius di Jawa Barat. Namun yang paling penting, penyelesaian masalah sampah harus dimulai dari sumbernya. Pengurangan sampah dari rumah tangga harus menjadi prioritas.
Isu Krisis Sampah Mendapat Perhatian Khusus
Dalam sarasehan tersebut, isu krisis sampah menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian khusus. Kaukus Aktivis Lingkungan Jawa Barat sekaligus anggota WALHI Kultural, Dadang Utun Hermawan, menilai pola pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan masih mengandalkan konsep lama yakni tumpuk, angkut, dan buang.
Menurut Dadang, persoalan sampah di Jawa Barat sebenarnya sudah menjadi perhatian para aktivis lingkungan sejak lama, termasuk ketika TPA Sarimukti mulai difungsikan pada 2009. Sarimukti awalnya direncanakan hanya digunakan selama lima tahun. Saat itu Bandung sedang bersiap menghadapi peringatan Konferensi Asia Afrika sehingga seluruh pihak berupaya menjaga kota tetap bersih dari sampah.
Ia menjelaskan, pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pemerintah menggagas pembangunan TPA Legok Nangka yang diproyeksikan menampung sampah dari enam kabupaten dan kota. Namun hingga kini, proyek tersebut belum beroperasi secara optimal meski telah menelan anggaran besar.
Dalam perjalanannya muncul berbagai kejanggalan. Pertanyaannya, anggaran sebesar itu digunakan untuk apa jika sampai sekarang belum bisa menyelesaikan persoalan sampah? Dadang menilai pola pengelolaan sampah berbasis pengangkutan dan pembuangan ke TPA justru membuka ruang persoalan baru.
Seharusnya fokus pada pengurangan sampah dari sumber. Faktanya yang dipertahankan justru pola tumpuk, angkut, buang. Pola ortodoks seperti ini berpotensi melahirkan praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan persampahan.
Pada 2025 sejumlah aktivis lingkungan sempat mendesak Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat untuk menutup sementara TPA Sarimukti guna melakukan pembenahan sistem pengelolaan. Saat itu dilakukan pembatasan ritase dan tonase sampah yang masuk ke Sarimukti. Namun kebijakan tersebut hanya bertahan sekitar delapan bulan karena pemerintah daerah dinilai belum mampu menahan laju timbunan sampah dari wilayah masing-masing.
Kegagalan kabupaten dan kota mengurangi timbunan sampah menunjukkan perlunya kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan TPA.
Berbagai Narasumber Hadir dalam Sarasehan
Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang. Pada sesi pertama bertema Ekologi dan Mitigasi Bencana (The Crisis), pakar kehutanan Dr. Iman Sanjoyo memaparkan dampak serius alih fungsi hutan terhadap meningkatnya risiko bencana ekologis.
Menurutnya, berkurangnya kawasan hutan menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan dan meningkatkan ancaman banjir, longsor, serta kekeringan di berbagai daerah di Jawa Barat.
Kemudian pada sesi kedua bertema Tekno-Ekologi dan Sirkular Ekonomi (The Solution), inovator teknologi lingkungan sekaligus CEO Hejotekno, Betha Kurniawan, memaparkan berbagai inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Ia menilai pendekatan ekonomi sirkular dapat menjadi solusi untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
Sesi ketiga bertema Kebijakan Publik (The Governance) menghadirkan ahli ilmu pemerintahan dan kebijakan publik Dr. Afan Sulaeman yang menekankan pentingnya tata kelola pelayanan publik yang responsif terhadap persoalan lingkungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Adapun pada sesi keempat bertema Hukum (The Law), Prof. Nanan Solihin, S.H., M.H. menyoroti pentingnya penegakan hukum lingkungan dan keadilan ekologis di tengah krisis sampah serta maraknya alih fungsi hutan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memberikan efek jera bagi para pelanggar.
Melalui sarasehan tersebut, Kaukus Ketokohan Jawa Barat berharap dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam merumuskan solusi nyata atas berbagai persoalan lingkungan di Jawa Barat. Selain menjadi forum diskusi, kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis di Tanah Pasundan.
