Gubernur Kaltim Akui Tanggung Jawab atas Renovasi Rumah Jabatan
BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menyampaikan pernyataannya terkait renovasi rumah jabatan yang menimbulkan banyak kontroversi. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (27/4/2026), ia mengakui bahwa rencana renovasi telah direncanakan sebelum masa jabatannya sebagai gubernur. Namun, ia menolak untuk menggunakan alasan teknis sebagai pembenaran.
“Sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah, dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Perkembangan ini muncul setelah gelombang kritik dari masyarakat semakin menguat. Beberapa item dalam paket renovasi, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, dinilai tidak sesuai dengan fungsi kedinasan. Rudy sendiri menyatakan siap bertanggung jawab atas hal-hal tersebut secara pribadi.
Lebih lanjut, ia berjanji akan melakukan evaluasi dan audit ulang terhadap seluruh item dalam paket renovasi. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat melihat prosesnya secara transparan dan ikut serta dalam pengawasan.
“Agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi,” tambahnya.
Langkah Lain yang Signifikan
Selain itu, Rudy juga mengumumkan langkah lain yang tak kalah penting, yaitu peniadaan keterlibatan keluarga dalam posisi struktural di pemerintahan. Hal ini termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan akan mulai berlaku besok.
Ia juga menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan nasional. Rudy menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk membandingkan atau menyeret pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
Refleksi dan Kesadaran
Rudy mengakui bahwa ia telah banyak merenung dan menyadari ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi, ia merasa perlu meningkatkan kualitasnya.
“Ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian,” pungkasnya.
Menurut Rudy, kritik dari masyarakat bukanlah ancaman, melainkan bentuk kepedulian terhadap daerah yang dicintai bersama. Ia berharap masyarakat tetap memberikan masukan dan pengawasan agar semua kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Rudy berharap dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintahan.
