Dukungan Penuh Partai Gema Bangsa untuk Prabowo di 2029: Visi Jangka Panjang Pembangunan Bangsa
Partai Gema Bangsa, yang baru saja mendeklarasikan diri pada Sabtu (17/1), telah secara tegas menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2029. Keputusan ini bukan tanpa alasan mendalam. Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia yang begitu luas dan kompleks membutuhkan lebih dari sekadar satu periode kepemimpinan.
Menurut Rofiq, dalam sebuah wawancara usai acara deklarasi di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, waktu lima tahun tidaklah cukup realistis untuk seorang presiden dapat mewujudkan seluruh gagasan dan misi perjuangannya. Partai Gema Bangsa meyakini bahwa minimal dua periode kepemimpinan diperlukan agar seorang presiden dapat benar-benar teruji dan memastikan gagasannya memberikan dampak nyata bagi bangsa.
“Membangun Indonesia yang begitu besar itu nggak cukup 5 tahun, nggak realistis kalau hanya satu periode. Dua periode itu syarat minimal seorang pemimpin itu bisa teruji, apakah yang menjadi bagian dari gagasannya atau misi perjuangannya itu bisa tercapai atau tidak,” ujar Rofiq.
Ia menambahkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, capaian yang dihasilkan mungkin tidak akan signifikan. Namun, dengan durasi sepuluh tahun, Rofiq optimis bahwa gagasan-gagasan yang diusung oleh Presiden Prabowo akan dapat dirasakan manfaat dan dampaknya secara menyeluruh oleh masyarakat. Oleh karena itu, Partai Gema Bangsa memilih untuk memberikan dukungan sejak awal kelahirannya, mendorong Prabowo untuk kembali mencalonkan diri pada kontestasi 2029.
“Kalau hanya 5 tahun menurut saya tidak akan menghasilkan, tidak banyak yang dihasilkan. Tapi, kalau 10 tahun saya yakin bisa kita rasakan, ada dampak,” tegasnya.
Desentralisasi Politik sebagai Pilar Utama Partai Gema Bangsa
Di samping dukungan terhadap Prabowo, Partai Gema Bangsa juga mengusung sebuah konsep unik yang menjadi landasan ideologisnya, yaitu desentralisasi politik. Rofiq mengakui bahwa gagasan ini mungkin tidak selalu selaras dengan pandangan partai-partai politik lain, termasuk yang saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Presiden Prabowo. Namun, ia memandang perbedaan pandangan ini sebagai hal yang wajar dan bahkan berharga dalam dinamika demokrasi.
“Bapak Prabowo itu kami dukung, yes. Tetapi, untuk membangun bangsa ini tentu kami punya idealisme, punya gagasan yang belum tentu sama dengan siapapun. Karena kami ini kan sebenarnya bagian dari antitesa partai-partai yang lain. Ketika perilaku yang sangat sentralistik itu merugikan demokrasi di akar rumput, maka kita mencoba berbeda dengan memberikan keleluasaan dan kebebasan,” jelas Rofiq.
Prinsip desentralisasi politik ini diwujudkan Partai Gema Bangsa dengan memberikan otonomi dan keleluasaan yang lebih besar kepada pengurus partai di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan struktur partai di akar rumput dan memungkinkan adanya inovasi serta improvisasi sesuai dengan kondisi lokal.
Salah satu contoh nyata dari penerapan desentralisasi politik ini terlihat pada kepengurusan Partai Gema Bangsa di Lhokseumawe. Di daerah tersebut, 100 persen pengurus partai adalah perempuan. Laki-laki dalam struktur partai di Lhokseumawe hanya diperkenankan untuk menjadi kader atau calon anggota, namun tidak dapat menduduki posisi pengurus.
“Dilarang untuk jadi pengurus, tapi menjadi anggota, menjadi calon boleh. Tapi itu, itu sesuatu yang unik ya, biar mereka berimprovisasi karena itu bagian dari desentralisasi,” pungkas Rofiq, menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya partai untuk mendorong kemandirian dan kreativitas di setiap tingkatan.
