Rudy Mas’ud: Profil Gubernur Kaltim yang Disorot Akibat Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar
Pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memicu perdebatan publik, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjadi pusat perhatian atas keputusan ini. Artikel ini akan mengulas profil lengkap Rudy Mas’ud, rekam jejaknya, serta klarifikasinya terkait polemik pengadaan kendaraan dinas tersebut.
Sekilas Tentang Rudy Mas’ud
Rudy Mas’ud saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur untuk periode 2025–2030. Lahir pada tanggal 7 Desember 1981, ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan politikus dari Partai Golkar. Sebelum menduduki kursi gubernur, Rudy Mas’ud pernah mengemban amanah sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk periode 2019–2024, mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. Di internal Partai Golkar, ia juga memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat, pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur periode 2020–2025.
Selain kiprah politiknya, Rudy Mas’ud juga aktif dalam organisasi pemerintahan. Ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2025–2029, menunjukkan perannya yang strategis dalam koordinasi antar pemerintah provinsi di Indonesia.
Riwayat Pendidikan Rudy Mas’ud
Perjalanan akademis Rudy Mas’ud mencakup berbagai jenjang pendidikan yang dimulai di kota kelahirannya:
- Sekolah Dasar (SD): SDN 008 Balikpapan (1987–1993)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP): SMP Negeri 4 Samarinda (1993–1996)
- Sekolah Menengah Atas (SMA): SMA Negeri 2 Balikpapan (1996–1999)
- Sarjana (S1) Ekonomi: Universitas Mulawarman Samarinda (1999–2006)
- Magister (S2): Universitas Mulawarman Samarinda (2017–sekarang)
Perjalanan Karier dan Organisasi
Rekam jejak pekerjaan Rudy Mas’ud menunjukkan perpaduan antara dunia bisnis dan pelayanan publik:
- Anggota DPR RI: Ia aktif sebagai anggota DPR RI pada periode 2019–2024.
- Executive Chairman di Barokah Bersaudara Perkasa: Menjabat posisi strategis di perusahaan ini sejak 2018 hingga sekarang.
- Direktur Utama (Dirut) PT Barokah Bersaudara Perkasa: Memimpin perusahaan ini pada periode 2007–2013.
- Komisaris PT Cakra Buanamas Utama: Menjalankan fungsi pengawasan pada periode 2014–2015.
- Direktur Utama (Dirut) PT Cakra Buanamas Utama: Memegang kendali operasional perusahaan ini pada periode 2015–2018.
- Direktur Utama (Dirut) PT Eisssu Prima Usaha: Menjabat pada periode 2015–2018.
- Komisaris PT Eisssu Prima Usaha: Menjalankan fungsi pengawasan pada periode 2015–2015.
Di samping karier profesionalnya, Rudy Mas’ud juga aktif dalam berbagai organisasi:
- Ketua SOKSI Kalimantan Timur: Memimpin organisasi ini pada periode 2018–2023.
- Ketua PERBASI Kalimantan Timur: Menjabat sebagai ketua organisasi bola basket daerah ini pada periode 2017–2021.
Kekayaan Rudy Mas’ud
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 22 Maret 2024 untuk periode tahun 2023, total kekayaan Rudy Mas’ud mencapai Rp 320 miliar. Namun, angka ini perlu dikurangi dengan total utang yang dimilikinya sebesar Rp 137 miliar, sehingga total kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp 183 miliar.
Klarifikasi Mengenai Pengadaan Mobil Dinas
Menanggapi sorotan publik terkait pembelian mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, mobil dinas tersebut belum digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya di wilayah Kalimantan Timur. Rudy Mas’ud justru mengungkapkan bahwa ia masih menggunakan kendaraan pribadinya untuk aktivitas sehari-hari di Kaltim, bahkan mengakui kondisi mobil pribadinya tersebut sudah tidak dalam kondisi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy Mas’ud saat ditemui.
Menyikapi polemik yang berkembang, ia menanggapi dengan santai, bahkan menyarankan untuk tidak terlalu banyak bergosip, terutama di bulan puasa.
Rudy Mas’ud menjelaskan lebih lanjut bahwa kendaraan dinas yang dimaksud sebenarnya sudah ada, namun saat ini berada di Jakarta. Mobil tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan kepala daerah yang berkaitan dengan agenda berskala nasional maupun internasional. Ia menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas yang memadai dan representatif, mengingat status Kalimantan Timur sebagai kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan semakin tingginya frekuensi kedatangan pejabat, investor, dan tamu internasional, ketersediaan kendaraan yang representatif dianggap krusial untuk menjaga citra dan nama baik daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” tegasnya. Ia berpendapat bahwa kepala daerah tidak sepantasnya menggunakan kendaraan yang ‘seadanya’ saat menjalankan tugas representatif, demi menjaga marwah daerah.
Meski demikian, Rudy Mas’ud kembali menegaskan bahwa kendaraan yang menjadi sorotan itu tidak digunakan untuk aktivitasnya di wilayah Kaltim. “Mobil di sini enggak ada, mobil saya mobil pribadi,” ujarnya kembali.
Terkait nilai anggaran Rp 8,5 miliar, Rudy Mas’ud memastikan bahwa proses pengadaannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 mengenai ketentuan dan spesifikasi kendaraan dinas bagi kepala daerah. Menurutnya, pengadaan mobil dinas jenis sedan harus berkapasitas 3.000 cc dan untuk jenis jeep 4.200 cc. Mobil yang mereka adakan memiliki kapasitas mesin 3.000 cc, sesuai dengan aturan tersebut.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak secara spesifik menentukan harga, melainkan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kualitas yang diatur dalam regulasi. “Persoalan harga ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja sesuai dengan Permendagri,” jelasnya.
Kendaraan tersebut, menurutnya, telah diuji coba di Jakarta dan dipersiapkan untuk menunjang kegiatan kepala daerah di ibu kota. Hingga saat ini, Rudy Mas’ud belum mengungkapkan merek dan tipe mobil tersebut kepada publik, namun ia memastikan kapasitas mesinnya adalah 3.000 cc, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
