Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi mendalam mengenai dampak skenario terburuk ini. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jika harga minyak rata-rata mencapai US$ 92 per barel sepanjang tahun, defisit APBN berisiko melebar hingga mencapai 3,6% hingga 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tentu saja menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat batas aman defisit fiskal yang diatur dalam undang-undang adalah maksimal 3% dari PDB.
Potensi Defisit dan Strategi Mitigasi
Purbaya menegaskan bahwa pelebaran defisit tersebut akan menjadi kenyataan jika tidak ada langkah-langkah penyesuaian kebijakan yang diambil oleh pemerintah. “Kalau tidak ada apa-apa, kita naik ke 3,6–3,7 persen dari PDB,” ujarnya saat berbuka puasa bersama awak media di kantornya di Jakarta. Namun, ia memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Berbagai strategi penyesuaian akan diimplementasikan untuk memastikan defisit APBN tetap terjaga di bawah ambang batas 3% PDB, demi menjaga kesehatan fiskal negara.
Meskipun potensi pelebaran defisit ini cukup nyata, Purbaya berupaya meredakan kekhawatiran publik dengan menekankan bahwa situasi ini belum termasuk dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki catatan pengalaman dalam menghadapi lonjakan harga minyak yang jauh lebih ekstrem di masa lalu.
“Kalau harga minyak US$ 92 apakah itu kiamat buat kita? Enggak. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harganya sampai US$ 150 per barel,” ungkapnya, merujuk pada periode krisis ekonomi global sebelumnya.
Ia melanjutkan, pada periode tersebut, meskipun ekonomi Indonesia memang mengalami perlambatan, namun tidak sampai mengalami kejatuhan. “Jatuh tidak ekonominya? Agak melambat tapi tidak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi itu,” tambahnya, menunjukkan optimisme berdasarkan rekam jejak historis.
Langkah Penyesuaian Belanja Pemerintah
Untuk menjaga kesehatan fiskal, pemerintah akan fokus pada penyesuaian pos-pos belanja dalam APBN. Salah satu strategi utama adalah melakukan efisiensi pada program-program yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap prioritas utama pembangunan nasional.
Sebagai contoh konkret, Purbaya menyebutkan kemungkinan penyesuaian pada beberapa komponen belanja dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus efisiensi tidak akan menyasar pada penyediaan makanan itu sendiri, melainkan pada aspek-aspek pendukung yang tidak secara langsung berkaitan dengan ketersediaan nutrisi bagi para penerima manfaat.
“Yang jelas MBG bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu,” jelasnya. Ia menegaskan kembali bahwa anggaran yang secara langsung dialokasikan untuk penyediaan makanan tidak akan mengalami pemangkasan, mengingat program ini tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya peningkatan gizi masyarakat.
Selain itu, penyesuaian belanja juga berpotensi dilakukan dengan menggeser sebagian jadwal pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur ke tahun anggaran berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mengelola arus kas dan prioritas pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Misalnya di PU (Pekerjaan Umum) mungkin ada anggaran yang bisa digeser ke tahun depan untuk bangun jembatan, sekolah, dan program lainnya,” ujar Purbaya, memberikan gambaran mengenai jenis proyek yang mungkin terdampak penyesuaian ini.
Pertimbangan Penyesuaian Harga BBM
Berkaitan dengan kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Purbaya menyatakan bahwa opsi ini baru akan dipertimbangkan apabila harga minyak dunia melonjak sangat tinggi, bahkan melebihi skenario yang telah disimulasikan. Ia memberikan contoh ekstrem, yaitu jika harga minyak mencapai US$ 185 per barel.
Dalam kondisi seperti itu, di mana beban subsidi energi menjadi sangat berat dan mengancam stabilitas fiskal, pemerintah mungkin terpaksa untuk berbagi beban dengan masyarakat.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain yang kita share dengan masyarakat sebagian,” ungkapnya, mengindikasikan bahwa penyesuaian harga BBM menjadi opsi terakhir yang akan ditempuh demi menjaga keberlanjutan APBN dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
