JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti pentingnya tindakan mitigasi yang segera diambil oleh otoritas fiskal dan moneter terkait tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Ia menekankan bahwa pelemahan kurs harus diantisipasi secara serius agar tidak berdampak pada inflasi impor yang dapat mengurangi daya beli masyarakat.
Menurut Misbakhun, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika global, seperti pergeseran arus modal asing serta meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan langsung memengaruhi sektor riil dan daya beli masyarakat.
“Jika pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, hingga harga kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Untuk itu, ia mengimbau Bank Indonesia agar tetap aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi yang tepat di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, langkah stabilisasi perlu dilakukan secara presisi agar mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.
Dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.
Selain itu, ia meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario antisipasi pada APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar tekanan volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” pungkasnya.
