Masalah Penumpukan Sampah di Bandung
Di Kota Bandung, masalah penumpukan sampah menjadi perhatian serius karena terjadi di lima tempat penampungan sementara (TPS) dengan volume mencapai sekitar 1.200 ton. Saat ini, kapasitas pengiriman sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti hanya sebesar 980 ton per hari. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan kemampuan TPA untuk menangani.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto, menyampaikan bahwa kelima TPS tersebut adalah TPS di Ciwastra, Kopo, Dago, Batununggal, dan Babakan Siliwangi. Di TPS lainnya, meskipun sampah juga menumpuk, jumlahnya tidak sebanyak di kelima lokasi tersebut.
“Yang lima itu diperkirakan 1.200 ton, dan ternyata di satu tempat saja ada yang sudah mendekati 900 ton. Yang kita perkirakan cuma 700 ton, ternyata sudah mendekati 900 ton, jadi intinya cukup berat,” ujarnya.
Dengan situasi ini, DLH Kota Bandung membuat daftar prioritas pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Daftar tersebut mencakup estimasi volume sampah yang dapat dibawa. Darto menjelaskan bahwa angka 1.200 ton berasal dari lima TPS utama, sedangkan total estimasi dari semua TPS mencapai 2.800 ton. Namun, karena keterbatasan kapasitas, hanya TPS utama yang akan diprioritaskan terlebih dahulu.
TPS Ciwastra sebagai Prioritas Utama
Khusus untuk TPS di Ciwastra, Darto menyebut sebagai prioritas penanganan karena volumenya telah mencapai 900 ton. Tumpukan sampah di TPS Ciwastra juga mendapat intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Darto, rencananya akan dihadirkan mesin insinerator untuk mengolah sampah di TPS Ciwastra oleh TNI AD. Proses pembangunan insinerator tersebut sudah berjalan dan diperkirakan selesai dalam waktu dekat.
“Minggu ini atau paling lama minggu depan itu sudah bisa beroperasi. Informasi dari pihak TNI AD, (insinerator) itu kapasitasnya 5 ton per jam. Artinya, kalau beroperasi 8 jam kan 5 kali 8, jadi 40 ton per hari. Nah, (sampah) dari dua kecamatan itu kelihatannya akan terselesaikan,” katanya.
Selain itu, DLH Kota Bandung juga menargetkan pembangunan mesin pengolah sampah berkapasitas 50 ton per hari di TPS Ciwastra. Dengan demikian, penyelesaian untuk penumpukan sampah di lokasi tersebut bisa semakin masif.
“Jadi kalau nanti bisa beroperasi semuanya dan sesuai dengan target, berarti 40 ton plus 50 ton, bisa 90 ton per hari. Itu (untuk sampah) di dua kecamatan, itu bisa mengatasi sampah nantinya. Kalau betul, pasti sesuai target,” tambahnya.
Bahan Bakar dari Sampah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung upaya yang dilakukan TNI yang akan membangun pengolahan sampah berbasis waste to fuel. Melalui metode Pirolisis, sampah plastik akan diolah menjadi bahan bakar (BBM). Apalagi saat ini penanganan sampah di Bandung Raya masih mengandalkan TPA Sarimukti yang usia pakainya diperkirakan habis dalam enam bulan.
“Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan ke depan, sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI,” ujar Dedi.
Upaya yang sama juga perlu dilakukan untuk wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya dan Tasikmalaya. Upaya jangka pendek dengan sosialisasi pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi, seperti waste to energy dan waste to fuel. “Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih serta pengelolaan sampah,” tuturnya.
Kolaborasi dan Kesadaran Masyarakat
Pada Kamis 4 Juni 2026, Gubernur mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Sampah dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta.
Bupati Bandung Dadang Supriatna turut hadir dalam rakor tersebut. Dadang pun menyambut baik komitmen TNI AD yang siap ikut berperan dalam upaya penyelesaian persoalan sampah di Jawa Barat.
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah belum cukup untuk menuntaskan persoalan sampah. Pemerintah daerah butuh keikutsertaan aktif seluruh elemen masyarakat mengurangi dan mengelola sampah semenjak dari sumber.
Dadang mengatakan, penanganan sampah mesti menjadi gerakan bersama. Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengurangi, memilah, dan mengolah sampah semenjak dari sumber turut menjadi penentu tingkat keberhasilan penanganan.
