Tanggapan PDI Perjuangan: Demokrasi Sehat Berbasis Gagasan, Bukan Pasal Karet
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara mengenai polemik yang melibatkan komika Pandji Pragiwaksono akibat sejumlah pernyataannya yang dianggap menyinggung berbagai pihak. Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan komitmen partainya untuk menjaga kewarasan demokrasi melalui pembangunan mekanisme checks and balances, termasuk dalam menyikapi kritik dan perbedaan pendapat.
“PDI Perjuangan adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kami menjaga kewarasan dalam demokrasi dengan membangun checks and balances,” ujar Hasto.
Menurut pandangannya, penggunaan aparat penegak hukum yang berlebihan dapat berujung pada penyentuhan hak-hak fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
“Ketika kebebasan berpendapat atau freedom of speech itu disentuh dengan pendekatan hukum yang berlebihan, maka partai harus bersikap,” tegasnya.
Hasto kemudian menyoroti kasus yang dialami oleh Pandji Pragiwaksono. Ia mengutip pandangan dari sejumlah tokoh dan lembaga yang berpendapat bahwa apa yang disampaikan Pandji masih berada dalam koridor kebebasan yang dilindungi konstitusi.
Melawan dengan Gagasan, Bukan Pasal Karet
Hasto menekankan bahwa persoalan semacam ini seharusnya dilawan dengan adu gagasan dan ide. Ia berpendapat bahwa gagasan harus dihadapi dengan gagasan pula, sebagai ciri demokrasi yang sehat. Hasto secara tegas menolak penggunaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir atau “pasal karet” dalam menyelesaikan persoalan perbedaan pendapat.
“Hal-hal seperti ini harus dilawan dengan ide, dengan gagasan. Gagasan harus dihadapi dengan gagasan. Itulah demokrasi yang sehat. Jangan kemudian digunakan pasal-pasal karet,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan kembali sejarah bangsa Indonesia, di mana Presiden pertama, Soekarno, pernah menjadi korban dari “pasal karet” yang mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat.
“Masa kita mau set back lagi ke tahun 30-an? Di mana pasal kebebasan itu menjadi pasal karet yang multitafsir,” ujar Hasto, menyiratkan kekhawatiran akan terulangnya kembali pembatasan kebebasan yang ekstrem.
Pentingnya Etika dan Nilai Budaya Bangsa
Meskipun demikian, Hasto juga memberikan penekanan kuat pada pentingnya menjaga etika dalam setiap penyampaian pendapat. Ia mengingatkan bahwa budaya bangsa Indonesia secara inheren menjunjung tinggi nilai sopan santun dan rasa hormat terhadap para pemimpin.
“Kita ini bangsa Timur, budaya kita menghormati pimpinan. Etika itu sebenarnya jauh lebih fundamental daripada sekadar hukum tertulis,” katanya.
Hasto berargumen bahwa tanpa adanya pasal pidana sekalipun, masyarakat Indonesia pada dasarnya telah memiliki pemahaman bahwa penghinaan terhadap individu bukanlah tindakan yang baik. Hal ini terutama berlaku bagi bangsa yang religius seperti Indonesia.
Fokus Kritik pada Kebijakan, Bukan Personal
Hasto menambahkan bahwa peran penyeimbang dalam demokrasi, termasuk dalam menyampaikan kritik, seharusnya difokuskan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik dan kebijakan publik. Kritik tersebut tidak seharusnya diarahkan untuk menyerang ranah pribadi seseorang.
“Menjadi penyeimbang itu bukan menyerang orang per orang. Penyeimbang itu bicara politik,” pungkas Hasto, menggarisbawahi pentingnya substansi dalam setiap kritik yang dilayangkan demi kemajuan demokrasi.
