Wabah Ebola di Kongo: Dampak dan Tantangan yang Menghancurkan
Wabah Ebola yang kini melanda Republik Demokratik Kongo (DRC) telah menimbulkan kekhawatiran serius. Hingga saat ini, tercatat sekitar 350 kasus terkonfirmasi, termasuk 60 kematian. Dampaknya sudah terasa nyata di tengah masyarakat, meskipun banyak orang masih meragukan keberadaan penyakit tersebut.
John Tumujimbe, koordinator tim pemakaman aman dan bermartabat di Mongbwalu, menyebutkan bahwa masyarakat tidak percaya pada penyakit ini. Meski sudah ada korban meninggal, mereka tetap tidak percaya. “Masyarakat tidak percaya pada penyakit ini. Meski sudah ada korban meninggal, mereka tetap tidak percaya,” ujarnya.
Wabah Ebola ke-17 yang kini terjadi adalah wabah pertama yang melanda DRC sejak virus itu ditemukan pada tahun 1976. Meskipun pengalaman dan keahlian untuk menangani situasi semacam ini sebenarnya sudah tersedia, banyak orang masih mengira bahwa penyakit ini adalah malaria, tifus, atau penyakit diare.
“Awalnya kami menduga malaria, tifus, atau penyakit diare. Namun setelah begitu banyak kematian, kami mengirim sampel ke INRB,” kata Tumujimbe. Institut Nasional Penelitian Biomedis Kongo (INRB) kemudian memastikan bahwa kasus-kasus tersebut memang Ebola.
Dari Rumor Jadi Aksi Kekerasan
Di Mongbwalu, yang menurut tenaga kesehatan baru pertama kali menghadapi wabah semacam ini, banyak warga menolak mempercayai penjelasan tersebut. “Ketika kematian pertama terjadi, muncul pembicaraan bahwa peti mati adalah penyebabnya. Dari situlah rumor menyebar,” kata seorang warga setempat.
Tumujimbe mengingat narasi serupa. “Semuanya berawal dari cerita tentang peti mati yang membunuh orang. Lalu semakin banyak orang meninggal,” ujarnya. Rumor lain menyebut para petugas kesehatan dan pekerja bantuan menyebarkan virus melalui antena kendaraan mereka.
Hoaks itu kemudian berkembang menjadi kekerasan. Pada akhir Mei, massa yang marah menyerang rumah sakit umum Mongbwalu. Mereka menuntut agar jenazah anggota keluarga yang meninggal diserahkan kepada mereka dan membakar tenda milik organisasi kemanusiaan Médecins Sans Frontières (MSF). Akibatnya, organisasi tersebut menarik seluruh personelnya dari lokasi.
“Terjadi kepanikan,” kata Direktur Rumah Sakit Mongbwalu Richard Lokudi. Situasi itu membuat sejumlah pasien yang dicurigai terinfeksi melarikan diri. “Sebanyak 18 pasien yang sedang dipantau menghilang,” ujarnya.
Narasi Lama yang Terus Berulang
Christopher Nehring, peneliti keamanan yang mendalami isu disinformasi, mengatakan bahwa pola hoaks yang muncul hampir selalu sama dalam setiap krisis kesehatan. “Penyakit disebut berasal dari laboratorium sebagai senjata biologis. Vaksin dianggap lebih berbahaya daripada virusnya. Ada obat sederhana yang sengaja disembunyikan. Industri farmasi besar disebut sebagai pihak yang diuntungkan atau bahkan penyebab krisis. Bahkan ada yang mengklaim penyakit itu tidak nyata,” katanya.
Menurut Nehring, semua itu sudah dikenal selama puluhan tahun. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Dalam penyusunan laporan tersebut, Nehring berkoordinasi erat dengan para pemeriksa fakta di Kongo. Salah satunya adalah Ange Kasongo, pendiri Balobaki Check yang berbasis di Kinshasa.
Teori Konspirasi dan Konflik Politik
Kasongo juga menyoroti dimensi politik yang memperumit situasi di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di wilayah timur Kongo. Dalam berbagai percakapan pribadi di WhatsApp, beredar tuduhan bahwa ada upaya sistematis untuk memusnahkan penduduk wilayah timur negara tersebut.
Sebagian warga mencurigai adanya konspirasi antara Presiden Kongo, Félix Tshisekedi, dan virolog ternama Jean-Jacques Muyembe. Namun tim Balobaki Check tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Pemotongan Dana Perburuk Situasi
Masalah lain yang memperberat penanganan wabah adalah berkurangnya dukungan dana internasional untuk bantuan darurat. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada 2025 merealisasikan keluarnya AS dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), disertai pemangkasan besar-besaran terhadap badan bantuan luar negeri USAID dan program penanganan krisis CDC, turut mempersempit sumber pendanaan.
Sejumlah pemerintah Eropa juga melakukan penghematan serupa. Bagi Nehring, kondisi itu secara langsung membuka ruang lebih besar bagi penyebaran hoaks. “Kalau dana untuk bantuan kesehatan saja dipotong, tentu sulit berbicara tentang anggaran yang lebih besar untuk komunikasi kesehatan,” katanya.
Meski demikian, Kasongo menilai pemerintah dan otoritas kesehatan berupaya keras menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Namun dia meragukan apakah pendekatan yang ada sudah cukup efektif menjangkau seluruh lapisan penduduk.
“Bagaimana memastikan informasi disebarkan secara lisan, bukan hanya dalam bahasa Prancis dan bukan hanya dalam empat bahasa nasional?” ujarnya. Menurut Kasongo, para pemimpin komunitas perlu dilibatkan lebih aktif dan diberi akses pada informasi yang dapat dipercaya. Dengan begitu, mereka dapat menjadi penghubung yang membantu menyebarkan informasi akurat di tengah masyarakat.
